Anggota DPRD Ikut Malu, Ketua Dewan Pendidikan Kecewa PPDB Dipermainkan

CIREBON - Jebolnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN, diharapkan tidak terulang di tingkat SMAN. Sejumlah anggota DPRD juga merasa tidak enak hati dengan tindakan rekan-rekannya yang memfasilitasi pemaksaan kehendak. “Sejak awal saya sudah komitmen tidak ikut-ikutan. Gara-gara SMP jebol, saya juga kena batunya,” ujar Anggota Komisi III DPRD, Jafarudin, kepada Radar, Senin (31/7). Jafarudin juga menyayangkan oknum dewan yang menjebol PPDB SMP. Menurutnya, menampung aspirasi warga itu berbeda dalam urusan PPDB. Mestinya anggota DPRD juga ikut mengamankan zonasi PPDB, karena ikut dalam pembahasan Peraturan Walikota 25/2017. Bahkan Jafarudin mendengar dampak dari overload siswa baru SMPN I, terancam membuat siswa yang jadi korbannya. Mereka tidak bisa belajar dengan layak karena kapasitasnya terbatas. Di tempat terpisah, Kepala SMPN 2 Cirebon, Jojo Sutarjo MM mengakui kuota siswa di sekolahnya juga dijebol. Ia terpaksa menerima tambahan 60 siswa baru. “Kita kena dampaknya dengan tambahan 60 siswa baru,“ kata Jojo. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Drs H Hediyana Yusuf MM, juga kecewa aturan PPDB dipermainkan. Ia menilai orang tua tidak siap dengan sistem zonasi dan belum bisa menerima prinsip pemerataan pendidikan. “Aturan kok dibuat guyonan, nggak bisa begitu ya di dunia pendidikan,\" ujarnya. Berkaca pada PPDB tahun ini, kata Hedi, masyarakat ternyata belum siap menerima. Ia menilai harus ada perubahan pola pendidikan. Salah satunya dengan mengubah pola pikir orang tua siswa agar tidak melulu memaksakan kehendak kepada anaknya. Bagaimana caranya? Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang merata di semua sekolah. “Untuk menghilangkan kesan favorit, coba guru-guru terbaik disebar. Sarana dan prasarana di sekolah-sekolah pinggiran juga dipenuhi,\" sarannya. Tapi bila masih terjadi pemaksanaan kehendak, ia menyarankan agar semua jenjang pendidikan dikelola oleh pemerintah provinsi. Sebab, pemerintah daerah tidak kuat untuk menahan godaan menjebol kuota PPDB. (mik)

Sumber: