Provinsi Cirebon Komoditas Politik Tokoh Gagal

CIREBON – Munculnya kembali wacana pembentukan Provinsi Cirebon yang didengungkan Bupati Cirebon Drs H Dedi Supardi MM pasca gagal mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat memunculkan spekulasi bahwa wacana itu merupakan bentuk kekecewaan. Tokoh masyarakat Kecamatan Waled, Drs Adang Juhandi menuding munculnya wacana Provinsi Cirebon cenderung dipolitisasi, bukan murni keinginan masyarakat atau tekad bulat dari pemimpin Kabupaten Cirebon. “Provinsi Cirebon hanya komiditas politik tokoh pantura yang gagal masuk arena politik Jawa Barat,” tuturnya, kemarin (13/11). Menurut Adang, kondisi ini sama seperti ketika Iriyanto MS Syaefudin alias Yance yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati Indramayu gagal mencalonkan sebagai wakil gubernur Jawa Barat pada Pemilukada 2008 silam. Yance langsung menyerukan agar wilayah Ciayumajakuning termasuk Indramayu memisahkan diri dari Jawa Barat dan membentuk provinsi baru. Namun, ketika Yance berjalan mulus melenggang menjadi calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Golkar, justru melupakannya. “Hal ini terbukti beberapa waktu lalu saat berkomentar di koran ini yang lebih memilih memperhatikan masyarakat Jawa Barat,” sindirnya. Terlihat jelas, kata Adang bahwa Provinsi Cirebon hanya sebatas permainan politik para elit pantura agar diakui hegemoninya di tingkat Jawa Barat. Ketika tidak berhasil, mereka kembali berbuat ulah dengan mengancam untuk memisahkan diri. “Sifat ini tak lebih dari anak-anak yang merengek ketika tak dibelikan mainan kesukaannya.” katanya. Adang mengakui jika ditelaah secara keilmuan potensi daerah Ciayumajakuning layak untuk menjadi wilayah mandiri dengan membentuk sebuah pemerintah daerah baru. Dengan harapan mampu mengelola segala potensi yang dimilikinya dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berkeadilan. “Kalau tujuannya menyejahterakan masyarakat tidak masalah, kalau hanya untuk kepentingan politik, ya jangan harap akan terbentuk,” ucapnya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Cirebon, Mae Azhar. Pembentukan Provinsi Cirebon memang penting dan sebuah kebutuhan masyarakat. Tapi jika terus-menerus dipolitisasi, tak baik juga. Mengapa? Karena akan merugikan masyarakat Ciayumajakuning sendiri, karena dianggap pemerintah daerahnya tak mau bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Ya karena tak serius, malah dibuat maen-maen. Ini kan lucu,” katanya. Mae menjelaskan, bila ditelusuri secara historis, Cirebon dan wilayah di sekitarnya lebih siap untuk menjadi provinsi ketimbang daerah lain yang sudah menjadi provinsi baru seperti Banten atau Gorontalo. Tapi kemauan untuk membentuk sebuah provinsi harus muncul dari tingkat grass root, bukan kalangan elitis yang memanfaatkan situasi politik. “Ini takkan goal kalau hanya dijadikan senjata elit politik pantura,” bebernya. (jun)

Sumber: