Menteri PPN/Bappenas Puji Skema Pembiayaan BIJB

MAJALENGKA-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro melakukan kunjungan kerja ke proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Jumat (3/11). Kunjungan Bambang dan rombongan untuk melihat kesiapan bandara internasional tersebut, yang akan beroperasi pertengahan 2018 mendatang. Kehadiran Bambang ke BIJB, disambut Direktur PT BIJB Virda Dimas Ekaputra beserta jajaran direksi. Tampak hadir staf khusus Menteri PPN Eko Putro Adijayanto dan jajaran, Kadishub Jawa Barat Dedi Taufik, dan unsur Muspida Pemkab Majalengka. Mantan Menteri Keuangan dan rombongan langsung mendengarkan pemaparan Virda tentang proyek bandara senilai Rp2,6 triliun itu. Bambang mengapresiasi langkah PT BIJB yang sudah melakukan perencanaan, pendanaan sampai pembangunan dimana saat ini sudah lebih dari 60 persen. Termasuk skema pembiayaan yang tidak bergantung pada pemerintah sepenuhnya, tetapi lewat skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). “Kami dari Bappenas ingin lihat salah satu proyek yang bisa menjadi model pengembangan pembiayaan investasi non anggaran. Maka dari sini ada staf khusus menteri yang mengkoordinasikan investasi non anggaran,” ucap Bambang. Yang paling penting adalah mencoba membuat paradigma baru saat membuat bandara, karena mayoritas bandara di negeri ini masih milik TNI AU yang fungsinya dikomersilkan. Pengelola kalau bukan BUMN, biasanya Kementerian Perhubungan. Pemprov Jabar yang berinisiatif membentuk BUMD Jabar lewat PT BIJB, bisa menjadi model baru pengelolaan bandara yang tidak harus tergantung pembiayaan negara. “Kertajati kami terlibat juga, semoga bisa menjadi model pengelolaan dan pembangunan bandara alternatif di Indonesia. Jadi jangan harus ikuti pola lama yang berhubungan dengan BUMN. Kalau bicara pembiayaan dan pengelolaan kita akan bekerja sama dengan pihak swasta (operator) walaupun Angkasa Pura berminat,” tandasnya. Direktur utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra mengatakan, progres pengerjaan bandara di lahan 1.800 hektare itu per 30 Oktober 2017 cukup menggembirakan yakni 66,5 persen. Bandara yang nantinya akan memiliki tiga runway tersebut dalam pengerjaan konstruksi dilakukan tiga paket, yang dikerjakan tiga kontraktor untuk sisi daratnya. Paket pertama meliputi pembangunan infrastruktur yang dikerjakan PT Adhi Karya Tbk dengan capaian 97,74 persen. “Lingkup pekerjaan infrastruktur yakni jalan, drainase, lansekap parker, dan ramp simpang susun,” kata Virda, seraya menyebut paket ini akan rampung akhir November 2017. Paket dua meliputi pembangunan gedung terminal penumpang, yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Pembangunan Perumahan yang pekerjaannya sudah mencapai 52,58 persen. “Di tahap dua ini lingkup yang dikerjakan pengembang berupa interior, atap utama, eletrikal and plumbing, atap boarding lounge, bird eye view dan arsitektur kom ACP,” ungkap Virda. Adapun paket tiga meliputi pembangunan gedung operasional yang dikerjakan PT Waskita Karya, hampir mendekati sempurna dengan capaian 90,33 persen. PT Waskita diberi tanggung jawab mengerjakan sarana penunjang operasional bandara berupa incenerator, meteorologi, ground water tank, jalan kawasan, substation, dan perangkat keamanan kebakaran bandara. “Sedangkan kesiapan runway sepanjang 2.500 meter yang nantinya sampai 3.500 meter dilakukan Kementerian Perhubungan, sudah mencapai 90 persen,” ungkap Virda. Untuk kesiapan fasilitas lain BIJB yang dilakukan multipihak tidak kalah menggembirakan. Fasilitas bahan bakar pesawat untuk hydrant pit dari Pertamina sudah siap 100 persen. Selanjutnya pembangunan tower sebagai fasilitas navigasi penerbangan sudah mencapai 82 persen. “Fasilitas lain dari BMKG sudah mencapai 99 persen, penyambung air 95 persen, dan penyambungan listrik mencapai 96 persen,” jelas Virda. Virda meyakini bandara yang sudah memiliki 3 Letter Airport Code “KJT” dari IATA tersebut, sudah bisa soft launching pada kuartal I 2018 mendatang. Virda juga menyampaikan, PT BIJB adalah lembaga pertama yang menggunakan skema pembiayaan infrastruktur dengan penerbitan Reksa Dana Penerbitan Terbatas (RDPT). Melalui skema ini, BIJB menargetkan penjualan RDPT Bandara Kertajati maksimal Rp1 triliun. Sisanya dari Rp2,6 triliun yang dibutuhkan, PT BIJB selaku BUMD Pemprov Jabar diberi suntikan lewat pola penanaman saham. Dimana Pemprov Jawa Barat total modal yang disetor Rp808 miliar, dan PT Jasa Sarana memiliki porsi modal Rp12 miliar. Dalam kunjungan kerja tersebut, menteri dan rombongan meninjau langsung beberapa lokasi proyek. Mereka yang menggunakan kendaraan VIP menyusuri rute mulai dari kargo, simpang susun, apron, dan runway. Tinjauan proyek tersebut kemudian diakhiri makan siang bersama warga dan para kuwu yang didampingi perangkat desa. Para Kuwu terdampak pembebasan lahan bandara yang hadir diantaranya Ajat Sudrajat (Desa Kertajati), Nono Darsono (Sukamulya), Suharno (Bantarjati), Tarjaya (Kertasari), dan Kosiin kuwu Sukakerta. (azs)

Sumber: