Sumbangan UNBK Bikin Resah, Sekolah Klaim Sudah Musyawarah

CIREBON – Sejumlah orang tua dan wali murid SMP di Kabupaten Cirebon resah. Beberapa hari terakhir, sejumlah SMP diduga meminta sumbangan untuk mendukung pelaksanaan ujian nasional bebasis computer (UNBK). Salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan, tidak mengetahui secara persis kapan sumbangan tersebut ditetapkan. Sebab, selama ini dia tidak pernah diundang rapat bersama komite sekolah. “Saya kaget tiba-tiba dapat informasi harus bayar sekitar Rp500 ribu. Katanya untuk sumbangan UNBK. Padahal belum ada rapat apapun,” ujarnya, kemarin. Uang tersebut, kata sang sumber tersebut, oleh pihak sekolah akan dibelikan komputer untuk UNBK, tanpa menumpang ke sekolah lain. “Untuk biaya sehari-hari saja berat. Apalagi ini harus bayar. Tentu saya keberatan, apalagi nilai sumbangannya terlalu besar,” imbuhnya. Agus, tokoh masyarakat Kecamatan Babakan yang juga mantan kuwu Desa Sumber mengatakan, ada sejumlah orang tua siswa yang mengadu kepadanya tentang pungutan yang dilegalkan menjadi sumbangan. “Tingkat ekonomi orang tua siswa kan tidak sama. Aapalagi sumbangan untuk sekolah yang begitu besar. Saya juga agak bingung. Kenapa ada sumbangan yang nilainya ditentukan?” bebernya. Sementara itu, salah satu kepala sekolah SMP di wilayah timur Cirebon, Subhan Leo mengatakan, informasi tentang pungutan tersebut tidak benar. Pihaknya hanya berusaha menjaga mutu sekolah dengan target tahun ini bisa menggelar UNBK secara mandiri. “Kita tidak ada pungutan. Itu sumbangan dan partisipasi dari wali murid. Kita juga tidak memaksa. Hanya untuk yang mau dan mampu saja,” klaimnya. Dijelaskan dia, kondisi yang terjadi saat ini harus dimaklumi karena sekolah dan para wali murid sedang sama-sama berjuang demi menjamin mutu pendidikan. “Kalau dulu, bedanya, berjuang berdarah-darah. Sekarang ya seperti ini (cara berjuangnya, red),” jelasnya. Dicontohkan Leo, untuk siswa SMPN 1 Babakan, para wali murid diminta sumbangan sebesar Rp300 ribu untuk masing-masing siswa dari kelas VII sampai IX. Hasilnya nanti langsung dibelikan komputer sesuai total sumbangan tadi. “Awalnya, kita tawarkan ke orang tua, bahwa per unit computer itu harganya Rp3 juta. Angka itu belum untuk listrik, server, serta internet. Namun setelah dilakukan musyawarah, angkanya kemudian berubah,” jelasnya. Jumlah nominal sumbangan tersebut, lanjutnya, sudah ditetapkan dalam rapat komite bersama orang tua dan elemen sekolah. Untuk keungan sendiri, saat ini dipegang oleh sekolah karena komite tidak bisa menerima uang sumbangan dari wali murid. “Idealnya memang dikelola oleh komite sekolah. Tapi karena komite tidak bisa menerima uang dari murid, itu sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, maka dibantu pihak sekolah. Tapi penggunanannya tetap dilaporkan, atau dengan sepengetahuan komite,”pungkasnya. (dri)

Sumber: