Selamat Datang Tahun Politik, Walikota: Visi RAMAH 2018 Harus Terwujud

Selamat Datang Tahun Politik, Walikota: Visi RAMAH 2018 Harus Terwujud

Ada beberapa PR Pemerintah Kota Cirebon yang belum tuntas di tahun 2017. Baik pembangunan fisik dan nonfisik. Lalu, bagaimana dengan tahun ini? Tahun politik. Tahun di mana walikota hampir pasti cuti untuk pencalonan di pemilihan kepala daerah. SATU pekan ke depan, genderang dimulainya tahun politik bakal ditabuh. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota. Itu artinya, unsur pimpinan daerah akan terpecah konsentrasinya. Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH hampir dipastikan cuti mulai Februari nanti. Begitu juga Wakil Ketua DPRD Hj Eti Herawati. Kemungkinan besar Ketua DPRD Edi Suripno MSi juga menyusul cuti. Dengan tiga unsur pimpinan daerah yang  cuti karena keikutsertaannya di kontestasi lima tahunan, tak berlebihan bila ada kekhawatiran terabaikannya pembangunan dan aspek lainnya. Kondisi ini juga diperparah dengan tujuh pejabat eselon II yang pensiun.  Padahalm banyak pekerjaan rumah menanti dituntaskan. Di bidang fisik, megapropyek Gedung Sekretariat Daerah (Setda) yang tak kunjung rampung. Itu belum termasuk peningkatan Jl Cipto Mangunkusumo dan pekerjaan lainnya. Tahun 2018 sangat strategis dan tak boleh terlewat gara-gara tahun politik. Master plan Metropolitian Cirebon Raya digadang-gadang dimulai di tahun ini juga. Sementara walikota juga masih punya ”utang” mewujudkan Visi Cirebon Religius Aman Maju Aspiratif dan Hijau (RAMAH). Menghadapi tantangan ini, Azis meminta selama dirinya cuti, roda pemerintahan di Kota Cirebon tetap berjalan. Istilahnya; Jangan kasih kendor. Visi Kota Cirebon yang RAMAH diharapkan mampu terwujud. \"Semaksimal mungkin visi RAMAH harus terwujud,\" ujar Azis, kepada Radar. Dikatakan, selama cuti akan ada pelaksana tugas (plt) yang menggantikan tugas walikota sebelum ada kepala daerah definitif yang baru. Ia berharap, plt dapat menuntaskan visi misi yang belum tercapai. Tanggung jawab juga ada di pundak sekretaris daerah dan perangkat daerah yang ada. Bagaimana program tetap berjalan tanpa terpengaruh konstelasi proses politik menuju pemilihan kepala daerah. “Perjalanan sampai ditentukan kepala daerah definitif yang baru akan ada plt, tanggung jawab tersebut ada di pundak sekda dan seluruh perangkat daerah yang ada,\" katanya. Azis mengajak kepada seluruh perangkat daerah agar tetap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Artinya, tidak ada yang bersantai dan semangat yang menurun selama bekerja. Jangan sampai berpikiran selama tidak ada kepala daerah definitif lalu bersantai-santai. Prinsip bekerja sebagai pelayan masyarakat harus dicamkan betul. Sebab, esensinya aparatur sipil negara (ASN) ditugaskan untuk mengabdi dan memberi pelayanan kepada masyarakat. “Jangan mengendurkan semangat,\" pintanya. Meski ada beberapa pekerjaan yang belum selesai di tahun 2017, Azis optimis di tahun 2018 akan ada peningkatan dalam hal pembangunan. Resolusi di tahun 2018, seluruh pekerjaan di 2017 bisa dipercepat dan segera rampung. Pemkot sudah melakukan langkah percepatan melalui dinas-dinas terkait untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya pembangunan gedung setda. \"Itu sangat ditunggu, terus bekerja keras agar pembangunan tidak terhenti. Sehingga, pemanfaatannya bisa dirasakan,\" jelasnya. Selain itu, Azis sangat berharap di tahun yang baru ini akan semakin banyak investor yang masuk dan menanamkan modalnya di Kota Cirebon. Kunci pertama menarik investor yaitu keamanan yang stabil. Pemkot Cirebon, sudah melakukan berbagai terobosan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Diantaranya dengan telah pengurusan perizinan secara online. \"Harapan saya,  di 2018 Kota Cirebon semakin berjaya dan makmur,\" tuturnya. Tak hanya itu, 2018 yang merupakan tahun di mana pesta demokrasi akan berlangsung yakni pilkada serentak kepala daerah. Azis berharap semuanya berlangsung kondusif. \"Pesta demokrasi akan dimulai, saya harap semua berjalan dengan lancar, aman, dalam suasana yang baik dan menyenangkan. Dan masyarakat bisa memilih calon pemimpinnya yang terbaik,\" harapnya. Walaupun masih ada pekerjaan yang menjadi PR pemkot Cirebon, namun secara keseluruhan ada beberapa capaian yang sudah diraih Kota Cirebon selama 2017. Di tahun 2017, Kota Cirebon meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, terpilih dalam 25 Kab/Kota dalam program menuju 100 Smart City Nasional, penghargaan Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Kesehatan sebagai Kota Sehat Nasional, Penghargaan Jaminan Kesehatan Universal Health Converage Pertama di Jawa Barat Provinsi. Selain itu, Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Cirebon Peringkat II sebagai Sekretariat Dewan Ketahana Pangan 2017 Provinsi, Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKKP) Terbaik Bidang Pertanian Provinsi dan masih banyak lagi. Sementara itu, pengamat politik, Sutan Aji mengatakan, roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dikarenakan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu. \"Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan normal, tetap maksimal walaupun walikota mengambil cuti untuk mengikuti tahapan pilkada,\"ujarnya. Selain persoalan pelayanan publik agar tidak terganggu, Aji menyarankan agar walikota sudah mempersiapkan SKPD untuk bekerja optimal sesuai tupoksi dan tidak mengesampingkan disiplin. Mengingat kinerja PNS menjadi faktor peningkatan pelayanan publik. Pilwalkot Cirebon 2018 dinilai sangat spesial dan menarik. Mulai dari pembentukan koalisi hingga definitif paslon. Guna mendukung pesta demokrasi lima tahunan yang sehat, Aji menyarankan agar PNS untuk bersikap netral dalam Pemilukada 2018 mendatang. Ini dilakukan agar tidak terjadinya blok-blok antara PNS yang dapat berimbas kurang maksimalnya pelayanan pemerintahan, lantaran kurangnya loyalitas para pejabat. \"Petahana dalam menghadapi cuti seharusnya sudah mempersiapkan SKPD agar bekerja optimal sesuai tupoksi, bukan sesuai keinginan politisi atau koalisi,\" sarannya. (mik)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: