Beredar Surat Petahana akan Daftar ke PKB, Acep: Itu Biodata

KUNINGAN – Sehari menjelang pendaftaran ke KPU, Bakal Calon Bupati Kuningan dari PDI Perjuangan H Acep Purnama SH MH, mulai mendapatkan ujian. Ia dikabarkan sempat hendak mendaftar ke PKB jika saat itu PDIP tidak merekomendasikannya. Hal itu diperkuat dengan beredarnya tanda terima surat dari DPP PKB perihal kelengkapan Bakal Calon Bupati Kuningan Periode 2018-2023. Radar sendiri mendapatkan salinan tanda terima surat dari DPP PKB tersebut, Sabtu (6/1). Dalam tanda terima surat itu, tertera jelas pengirim surat H Acep Purnama SH MH ditujukan kepada Desk Pilkada Pusat DPP PKB. Surat dari Acep ini diterima Senin, 5 Desember 2017 pukul 22.00 WIB di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No 9 Jakarta Pusat. Surat diterima Mohamad Bisri selaku Staf Sekretariat DPP PKB dengan dibubuhi tanda tangan dan distempel asli. Atas beredarnya tanda terima surat itu, Bupati H Acep Purnama SH MH langsung bereaksi keras. Ia membantah saat itu akan mendaftar ke PKB, sehingga dengan adanya tanda terima surat dari DPP PKB yang mengindikasikan hal tersebut merupakan hal yang keliru. Yang ada, saat itu ada semangat bersama untuk pemaketan PDIP dengan PKB dengan figur cabup-cawabupnya dirinya dengan dr H Toto Taufikurohman Kosim. “Saya rasa itu suatu hal yang keliru ya. Di mana ada semangat bersama dulu ingin pemaketan PDI Perjuangan dengan PKB, figurnya saya dengan dokter Toto. Teman-teman niatnya baik menyampaikan biodata, curriculum vitae saya ke DPP PKB. Demikian juga ada curriculum vitae, biodata dokter Toto waktu itu saya sampaikan ke DPP PDI Perjuangan, ada,” kata Acep. Ia menganggap wajar adanya penyerahan biodata dirinya ke DPP PKB saat itu. Yang membuatnya kesal dan bertanya-tanya, kenapa dalam tanda terima surat tersebut pengirimnya tercantum nama H Acep Purnama SH MH, termasuk perihal surat juga menurutnya salah, bukan pemberkasan bakal calon bupati, melainkan biodata. “Saya rasa hal itu mah wajar, hanya yang disayangkan kenapa di dalam tanda terima pengirimnya saya. Ditujukannya silakan ke DPP PKB, bagus, hanya di situ juga perihalnya salah, bukan pemberkasan saya sebagai calon bupati, itu biodata,” ujar Acep. Terkait hal tersebut, Acep mengaku sudah menghubungi sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih MSi. Dikatakan, yang menyerahkan biodatanya ke PKB merupakan kader PKB sendiri, dan itu hal yang wajar. Ia menyayangkan di saat menjelang pendaftaran ke KPU, dirinya merasa dituding seolah mendaftar ke dua parpol (PDIP dan PKB, red). “Yang tidak wajarnya kenapa di saat seperti ini seolah-olah saya digoreng mendaftar di dua partai, saya kader PDI Perjuangan loh. Kalau koalisi saya siap, sampai sekarang pun saya berharap banyak partai yang bergabung mendukung saya bersama Ridho Suganda untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. Tapi saya tidak membenarkan kalau saya mendaftar ke partai lain, kecuali ke PDI Perjuangan. Saya luruskan saja. Selesai bagi saya, tidak akan ada tindakan. Apapun yang disangkakan terkait isu-isu itu, akan saya jawab semuanya selama saya tidak pernah melakukannya,” tegas Acep. Sementara itu, kala hendak dikonfirmasi terkait tanda terima surat tersebut, Ketua DPC PDIP Rana Suparman SSos tidak meresponsnya. Radar baru mendapat tanggapan tatkala menghubungi Ketua Fraksi Restorasi-PDIP DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy SE. Menurut, Zul, panggilannya, soal adanya tanda terima surat dari DPP PKB, bukan hal yang bermasalah. “Tentang tanda terima ini nggak masalah, biasa kalau mendekati pendaftaran ini banyak intrik-intrik politik. Partai sudah final tidak ada yang bisa mengganggu, apalagi dengan cara-cara seperti itu,” kata Zul. Saat menjelang rekomendasi turun, lanjut Zul, semua bakal calon bisa membuka komunikasi dengan parpol manapun, namun bukan mau berarti mau mendaftar, sehingga harus bisa dibedakan antara komunikasi dengan pendaftaran. “Pak Acep itu bukan dalam komunikasi mau mendaftar. Itu kan biasa parpol itu kalau mau mendukung kan harus dilihat biodatanya, harus melihat orangnya seperti apa, itu dalam kontek mau memberikan dukungan. Seperti NasDem misalnya, sebelum memberikan dukungan kepada Pak Acep dan Pak Ridho, kan minta datanya, Pak Acep itu siapa, Ridho itu siapa dan lain sebagainya, baru memberikan dukungan dari pusat. Semua kan dari pusat, bukan dari kabupaten,” ujarnya. Zul kembali menegaskan bahwa tidak benar Acep ancang-ancang akan daftar ke PKB jika rekomendasi PDIP saat itu tidak diberikan kepadanya. “Tidak benar itu. Isi surat (ke DPP PKB, red) pun tidak ada yang tahu, dan tidak ada. Jadi jangan berandai-andai,” tegasnya. Terpisah, Ketua DPC PKB Kuningan H Ujang Kosasih MSi mengaku tidak tahu menahu soal adanya surat ke DPP PKB yang dikirim Acep. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dari siapapun terkait hal itu. “Saya nggak tahu apa-apa soal itu, dan saya nggak pernah dikomunikasi soal itu, termasuk oleh Pak Acep, saya nggak tahu,” bantahnya. Kendati demikian, Ujang mengakui keinginan atau harapan ada koalisi PDIP dengan PKB memang ada saat itu. Komunikasinya pun sudah dibangun sejak lama antara PKB dengan PDIP secara institusional, bahkan dengan person. “Intinya bahwa soal bukti penerimaan apalah itu, saya justru baru tahu sekarang ini bahwa ada bukti itu. Saya juga nggak ngerti apa yang disampaikan ke DPP PKB, karena memang saya nggak tahu sama sekali,” ucap Ujang. (muh)    

Sumber: