Bamsoet: Pemerintah Harus Kaji Ulang Dana Otsus Papua

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus (otsus) Papua. Menurutnya besaran dana otsus dari pusat saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua. Apalagi menurutnya, belum lama ini Papua mengalami kejadian luar biasa gizi buruk dan penyakit campak, terutama di Asmat. Sehingga evaluasi tak bisa ditawar. \"Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait, untuk terus melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu,\" ujar Bambang. Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua Rp 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni sebesar Rp 5,6 triliun untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat. \"Sebetulnya hampir Rp 5,5 triliun, ditambah dari infrastuktur Rp 2,4 triliun. Ini sebenarnya dana yang sangat besar bagi Papua. Tetapi, saya lihat dari waktu ke waktu, tidak ada perkembangan untuk membuat baik kondisi Papua,\" tutur Bambang. Dia juga mengaku akan menyumbangkan seluruh gajinya, sebagai pucuk pimpinan DPR untuk membantu penanganan di Asmat. \"Saya akan serahkan gaji saya selama masuk periode saya. Jadi, saya punya waktu 18 bulan untuk serahkan seluruh gaji saya,\" ungkap Bambang. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pun sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial, Idrus Marham, untuk memberikan bantuannya kepada warga Asmat. \"Saya sudah komunikasi dengan mantan Sekjen Golkar (Idrus Marham). Saya bilang, coba cari formatnya,\" terang Bambang. Lebih lanjut, mantan Ketua Komisi III DPR ini juga berinisiatif akan menggalang dana dari anggota DPR, sebagai bentuk solidaritas bagi penderitaan warga Asmat. \"Kita ingin galang solidaritas di sini (DPR). Jangan hanya terlalu debat pada pasal-pasal. Sekali-sekali melongok pada kesusahan. Kalau tidak sempat ke sana, kirimkan aja sumbangannya,\" imbau Bambang. Selain penggalangan dana, Bamsoet yang juga mantan wartawan ini, mengusulkan adanya penggalangan tenaga kesehatan dan ahli gizi. Sehingga, KLB yang menimpa bumi Papua tidak terjadi lagi di kemudian hari. \"Saya akan memulainya,\" imbuhnya. Perlu diketahui, pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun. Rinciannya, Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat. Jumlah ini meningkat pada 2018 menjadi Rp 12,3 triliun. Rinciannya, Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 4,3 triliun untuk Provinsi Papua Barat. (frn/adv)

Sumber: