Butuh Rp 22 M untuk Bebaskan Lahan di Jl Cipto Mk

CIREBON - Pelebaran Jl Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon terkendala pembebasan lahan. Pemerintah Kota Cirebon masih berharap dapat melanjutkan proyek ini, karena lalu lintas kawasan bisnis itu sudah padat. Meski demikian, pembebasan lahan ini menemui banyak kendala. Bukan hanya anggaran yang terbatas, persetujuan pemilik kerap jadi hambatan. \"Kendalanya tidak semua pemilik lahan setuju. Ditambah semakin tahun harga lahan semakin mahal,\" ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Hanry David, saat ditemui Radar Cirebon di ruang kerjanya, Selasa (13/2). David mengaku, sampai saat ini belum mengetahui secara persis berapa jumlah anggaran untuk pembebasan lahan di Jl Cipto. Namun, dia memperkirakan dibutuhkan setidaknya Rp 22 miliar. Tak hanya pelebaran Jl Cipto, DPUPR khususnya Bidang Bina Marga memiliki banyak tugas yang belum terselesaikan. Khususnya dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan. Mulai dari pemeliharaan jalan, trotoar, hingga saluran air. Dirinya menargetkan adanya pembentukan tim reaksi cepat untuk penanganan bila ada kerusakan yang menyangkut jalan atau utilitas lainnya. \"Kita butuh SDM yang tergabung dalam tim reaksi cepat, jadi kalau ada informasi dari warga terkait kerusakan jalan atau trotoar, kita segera perbaiki,\" jelasnya. David pun berharap, dengan adanya tim reaksi cepat ini nanti bisa membantu menyelesaikan pekerjaan serta memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Di tempat terpisah, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cirebon, Yoyon Indrayana mengatakan, untuk melakukan pelebaran jalan, masih ada lahan yang harus dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Yoyon berharap, setelah pembebasan lahan maka pekerjaan pelebaran jalan segera dilakukan. \"Masih harus ada pembebasan lahan dari perempatan Jl Pemuda-Cipto sampai depan disnaker sekitar 200 meter lagi,\" tuturnya. Pemkot Cirebon sudah menambah anggaran Rp 10 miliar dari APBD 2018 untuk keperluan ini. Yang terdekat, pembebasan dilakukan di lahan yang berada dari Kantor Disnaker hingga ke perempatan Jl Pemuda. Sementara harga tanah berdasarkan appraisal tahun lalu mencapai Rp 5,5 juta permeter. Tentu saja dia berharap harga ini tidak berubah. Sebab akan menentukan nilai anggaran ke depan. \"Kalau ada perubahan ya nanti kita bikin appraisal lagi, ini juga kalau memang ada perubahan,\" ucapnya. (mik)

Sumber: