DPR Minta Aparat Tuntaskan Kasus Kekerasan Pada Kyai di Lamongan

DPR Minta Aparat Tuntaskan Kasus Kekerasan Pada Kyai di Lamongan

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa KH Hakam Mubarok, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Bamsoet menegaskan, tindakan kekerasan terhadap orang lain, terlebih pemuka agama, tidak pernah dibenarkan dalam hukum ataupun ajaran agama manapun. “Saya mengutuk keras tindakan kekerasan yang masih terjadi kepada para pemuka agama di Indonesia. Apapun alasannya, tidak boleh lagi terjadi kekerasan serupa,” tegas Bamsoet biasa disapa dalam keterangannya di Jakarta, Senin (19/2). Politisi asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini pun meminta kepada aparat kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk bergerak cepat mengusut tuntas kekerasan yang terjadi di Lamongan, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kejadian tersebut. “Kepolisian harus segera dan serius mengusut tuntas kasus tersebut, serta membongkar motif dan latar belakang penyerangan terhadap para pemuka agama. Jika polisi tidak bergerak cepat, saya khawatir akan ada pihak yang memprovokasi masyarakat kita, sehinga kerukunan dan kedamaian bisa terganggu,” jelas Bamsoet. Mantan Ketua Fraksi Golkar di DPR ini pun meminta kepada masyarakat, untuk tidak terprovokasi atas tindakan ini, dan tetap waspada terhadap upaya mengadu domba ummat. “Tidak ada dasar agama maupun budaya yang mendidik kita melakukan tindakan kekerasan. Saya harap masyarakat tidak terprovokasi. Apalagi mengaitkan ini dengan isu SARA,” harap Bamsoet. Dirinya menghimbau kepada pemerintah, untuk tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi siapapun untuk melakukan kekerasan. “Saya tegaskan, negara tidak boleh memberikan ruang toleransi bagi para pelaku tindakan kekerasan. Apalagi hingga mengganggu kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat,” pungkas Bamsoet. Hal senada juga disampaikam oleh Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari yang meminta mitra Komisi I yakni Intelijen dan Kominfo juga turut berperan serta membantu Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan atas kejadian di lamongan tersebut. \" Saya harap Polri, Intelijen dan Kominfo bekerjasama mengupas alur bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas tanpa adanya hoax yang berpotensi mengarah kepada perpecahan,\" ujar Kharis saat dihubungi di Jakarta. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun juga berharap, maraknya serangan aksi teror berbau Suku, Agama dan Ras (SARA) ini tidak terlalu direspon berlebihan oleh masyarakat. \"Masyarakat harus tenang. Jangan terbawa Isu SARA. Justru sebaliknya, dengan adanya peristiwa seperti ini semua harus bersatu, agar keamanan di publik dapat semakin kondusif,\" tandas Politikus dari Dapil Jawa Tengah V ini. (Frn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: