Kuningan Dilanda Bencana, DPRD Malah Studi Banding ke Bali, Lombok dan Maluku

KUNINGAN-Rasa empati DPRD Kabupaten Kuningan terhadap kondisi wilayah dan masyarakatnya yang tengah tertimpa musibah, layak dipertanyakan. Pasalnya di saat bencana melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan dan ribuan warga terpaksa harus mengungsi, anggota parlemen daerah itu malah melakukan studi banding ke berbagai pulau di Indonesia. Antara lain Bali, Lombok dan Maluku. Meski studi banding dibenarkan oleh peraturan, seharusnya wakil rakyat menunda kunjungan karena kondisi di daerahnya sendiri sedang darurat bencana alam. Butuh anggaran besar untuk memberangkatkan 50 anggota dewan studi banding. Tak pelak studi banding yang dilakukan anggota dewan, dan kesekretarian dewan, mendapat kritikan dari berbagai komponen masyarakat. Misalnya yang disuarakan Nurhasan, mantan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Kuningan. “Saya sangat prihatin terhadap sikap wakil rakyat yang keukeuh melaksanakan studi banding, sedangkan di rumahnya sendiri tengah ada musibah bencana alam. Jika saja mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakatnya, mungkin studi banding itu ditunda untuk sementara waktu,” ujarnya. Nurhasan menegaskan, kendati kunjungan kerja atau istilah kerennya studi banding sah-sah saja dan dilindungi undang-undang, tapi timing-nya tidak tepat. “Saya sependapat dengan Mang Ewo dan Boy Sandi yang mempertanyakan empati wakil rakyat terhadap masyarakatnya sendiri. Jadi, tidak salah kalau ada pihak yang mengkritisi terhadap anggota dewan yang terhormat. Lantaran melakukan kunjungan kerja di kala sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan sedang tertimpa musibah bencana alam,” tandas Nurhasan kepada Radar, kemarin (24/2).b Menurut Nurhasan, jika wakil rakyat memiliki rasa peka sence of belonging, tentu mereka akan membatalkan studi banding. Tapi nyatanya, kunjungan kerja tetap dilaksanakan di saat seluruh komponen masyarakat berjibaku membantu warga yang mengalami musibah bencana alam. “Saya salut kepada Plt bupati yang menginstruksikan seluruh kepala dinas untuk turun langsung ke lokasi bencana. Hari Sabtu yang seharusnya libur, para pejabat tetap menjalankan tugasnya mendatangani wilayah yang terkena bencana alam,” tukasnya. Nurhasan menyarankan untuk ke depannya, agenda kunker atau study banding harus dipikirkan dengan tepat dan matang. Kemudian juga mempertimbangkan situasi dan kondisi di Kabupaten Kuningan. “Rakyat Kuningan sekarang sudah cukup pandai dalam berpolitik. Saya malah khawatir kalau rakyat sudah tidak percaya lagi terhadap wakil rakyat, saya yakin tidak bakal dipilih lagi di pileg nanti. Mudah-mudahan saja kritik dari berbagai pihak menjadi pelajaran amat berharga bagi aanggota dewan. Suka tidak suka, sadar atau tidak, bahwa dewan itu merupakan refresentasi dari rakyat dan merupakan public figure. Jadi wajar jika ada komponen masyarakat yang memperhatikan kinerja para anggota dewan,” sebutnya. Sedangkan Sekretaris DPRD (Sekwan), H Suraja SE MSi seperti yang diberitakan Radar, Jumat (23/2) sedikit memberikan penjelasan. Suraja membenarkan para anggota dewan saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa. Rombongan kunker para anggota DPRD Kuningan tersebut, terdiri dari Komisi I ke Ambon (Maluku), Komisi II ke Pontianak (Kalimantan Barat), Komisi III dan IV ke Pulau Bali, tepatnya ke Denpasar dan Badung. Ditanya berapa anggaran yang dikeluarkan pihak Sekretariat untuk perjalan tersebut, Suraja enggan menyebutkan angka. Ia hanya mengatakan anggaran satu alat kelengkapan dewan (AKD) nominalnya berbeda, namun sama-sama digunakan untuk SPPD, biaya hotel, pesawat, transportasi lokal di lokasi kunker, dan lain-lain. “Nominalnya berbeda-beda, tidak sama. Gak bisa dikira-kira, harus dihitung secara cermat,” singkat Suraja seraya menegaskan biaya perjalanan keluarga anggota dewan diluar tanggungan APBD.(ags)

Sumber: