Ketua DPR RI Minta Warga Muhammadiyah Ikut Aktif Perangi Hoaks

JOGJA-Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengajak warga Muhammadiyah aktif perangi hoaks. Pasalnya, sangat menyesatkan dan cenderung mengadu domba masyarakat. Mantan ketua Komisi III itu secara khusus juga menyampaikan keprihatinan atas maraknya hoaks yang menyesatkan masyarakat. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo itu mengajak suara Muhammadiyah bisa membawa masyarakat memerangi berita hoaks. \"Saya harap suara Muhammadiyah bisa menjadi media yang membawa pencerahan ditengah berseliwerannya berita hoaks di berbagai media sosial. Berita hoaks ini sangat menyesatkan dan cenderung mengadu domba masyarakat. Ini tugas sekaligus tantangan besar bagi kita semua agar membawa masyarakat terbebas dari hoaks. Insyaallah kelak akan menjadi tambahan ladang amal ibadah bagi kita,\" ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Minggu (25/2). Bamsoet dalam kesempatan itu diangkat menjadi warga Muhammadiyah. Visi dan pemikirannya  dinilai sejalan dengan Muhammadiyah. Status warga Muhammadiyah untuk Bamsoet disematkan secara spontan pada acara peresmian Graha Suara Muhammadiyah di Yogyakarta, Minggu (25/2). \"Saya sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Walaupun hari ini saya baru disematkan baju batik resmi Muhammadiyah.\" ucapnya. Hadir pula dalam acara itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Buya Ahmad Syafii Maarif, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun, anggota Fraksi Nasdem  DPR RI Ahmad Syahroni, Ketua Umum PP Aisyah Nurjanah, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta  Brigjen Pol Ahmad Dofiri, serta mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Dia menyampaikan kegalauannya melihat perkembangan praktik demokrasi yang belakangan ini makin tidak menggembirakan dan berpotensi mengancam eksistensi dan independensi Indonesia sebagai bangsa. Hal yang jadi sorotan Bamsoet adalah pilkada yang transaksional. \"Saya meminta secara khusus agar Muhammadiyah mengkaji kembali sistem pemilihan langsung dalam demokrasi kita, terutama dalam pemilihan langsung bupati, wali kota dan gubernur. Lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya bagi rakyat kita,\" kata Bamsoet. Bamsoet menambahkan, jika demokrasi transaksional yang brutal terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia akan dikuasai para pemodal baik langsung maupun tidak langsung. \"Bisa jadi,  10-20 tahun ke depan, kita tidak mungkin lagi punya presiden yang dibelakang namanya berakhiran ‘O’. Seperti Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Karena peran para pemodal semakin mendominasi,\" ujar mantan Presidium Kahmi 2012-2017 itu. (aen)

Sumber: