Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Cirebon Diperpanjang

CIREBON- Masa tanggap darurat bencana pada 14 kecamatan di Kabupaten Cirebon diperpanjang hingga 9 Maret 2018 mendatang. Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat, diharapkan penanganan pascabencana jauh lebih optimal. Plt Bupati Cirebon Selly A Gantina mengatakan, berdasarkan informasi cuaca, puncak musim hujan masih berlaku hingga akhir Maret. Sehingga pemkab tidak berani mencabut status darurat bencana. Untuk saat ini, Kabupaten Cirebon masuk dalam tahap transisi menuju dicabutnya status darurat bencana. Tujuan utamanya, mengevakuasi agar tidak terjadi korban jiwa yang lebih banyak. TNI tetap menyiapkan pasukan sebanyak 50 personel yang disiagakan di dua wilayah darurat bencananya, yakni Kecamatan Pasaleman dan Ciledug. Masing-masing kecamatan ada 25 personel yang masih diperbantukan. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mulai menginventarisasi kerugian yang terjadi selama proses bencana. Mulai kerugian materil maupun non materil, termasuk berapa banyak warga yang diungsikan, berapa korban yang meninggal dunia dan lainnya. “Kemudian kita menghitung kembali fungsi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan fungsi ekonomi yang harus mulai berlangsung,” ujarnya kepada Radar. Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga mengungkapkan, tanpa perlu menunggu BBWS, pemkab, PMI dan warga sudah mulai memperbaiki tanggul yang jebol. Dengan membuat tanggul sementara dari tumpukan karung berisi pasir. “Masih ada empat tanggul yang jebol dan panjangnya lumayan. Kalau kita masih mengandalkan BBWS terlalu lama. Kita mencoba antisipasi, ada tidak klausul yang menyatakan Pemkab Cirebon bisa melakukan tanggap darurat dengan pengadaan bronjong. Nah itu sedang dikaji PUPR,” tuturnya. Perempuan berjilbab ini pun menyinggung keterbatasan anggaran dari Kemen PUPR untuk perbaikan sungai yang berada di bawah BBWS Cimanuk Cisanggarung. Dia mengakui, koordinasi dengan BBWS cukup lancar.  Saat ini, BBWS mengupayakan untuk bisa menenangani sungai-sungai yang menyebabkan banjir. “Saat ini kan pemerintah pusat fokus menyelesaikan masalah Ciliwung Citanduy. Kan masih ada nih yang parah seperti Cimanuk Cisanggarung yang sekarang terbukti menyebabkan bencana besar di daerah pantura, khususnya Kabupaten Cirebon. BBWS minta kami proaktif untuk bisa menekan Kementerian PU untuk tidak pilih kasih dalam penanganan daerah aliran sungai,” bebernya sembari menyampaikan bahwa dirinya juga sadar kalau Citarum dampaknya ke ibukota, namun sebenarnya jika Cisanggarung diabaikan, maka dampaknya juga sangat besar. Menurutnya, saat ini sudah lebih dari 70 persen dari 16 aliran sungai yang ada di Kabupaten Cirebon mengalami pendangkalan, sehingga mengakibatkan langganan banjir. “Karena memang tadi keterbatasan anggaran dari BBWSCC, kemudian tingkat sedimentasi dari hulu juga sangat cepat. Ini harus segera diselesaikan. Kalau tidak, saya akan berteriak terus kepada pemerintah pusat dan provinsi, karena khawatir tahun berikutnya akan lebih besar dari pada sekarang,” tuturnya. Selain itu, dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat, akan membantu warga dalam segala hal, termasuk bebasnya biaya kesehatan. Karena kalau pihaknya tidak menetapkan status tanggap darurat bencana sampai tanggal 9 Maret nanti, Pemerintah Kabupaten Cirebon agak kesulitan untuk melakukan bantuan dari sisi kesehatan, karena masyarakat akan terbebani dengan biaya. Dia juga menginstruksikan agar Dinas Kesehatan lebih banyak melakukan pemeriksaan keliling. Datang dan berkunjung ke lokasi dan rumah warga. Pasalnya, tahap pascabanjir ini adalah tahap yang paling menakutkan, karena bakteri berkembang, penyakit mulai tumbuh. “Kemarin saja saya baru dapat informasi, ada anak yang meninggal akibat DBD. Mulai Senin besok (hari ini, red) sudah mulai dilakukan fogging ke daerah-daerah yang terkana bencana banjir hebat,” tuturnya. Pihaknya juga menginginkan agar pemerintahan di tingkat kecamatan maupun desa sudah bisa melakukan pendataan, di mana warga yang merasa kehilangan berkas-berkas penting seperti KTP, SIM, akta, ijazah dan mulai dilaporkan kepada perangkat pemerintahan. “Nanti kita akan coba mencari solusinya. Yang paling penting kalau sudah menyangkut ijazah, tidak mungkin dikeluarkan yang baru karena harus lapor ke kepolisian akibat bencana kemarin. Nanti mungkin Dinas Pendidikan akan membuat surat keterangan. Jangan sampai nanti dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan kesempatan ini,” pungkasnya. (den/dri)

Sumber: