Menata Satu PKL Butuh Rp 6,1 Juta

CIREBON – Program penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) praktis berhenti tahun ini. Setidaknya bila melihat ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Cirebon. Tahun ini, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) tidak menganggarkan untuk pembangunan selter. Kondisi ini menunjukkan progam penataan PKL yang belum berkelanjutan. Sementara untuk yang sudah berjalan, juga harus dievaluasi efektivitasnya. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit. Hingga akhir tahun lalu, Rp 1,9 miliar digelontorkan pemerintah untuk pembangunan selter, pemberitan TDU dan tendanisasi. Tapi, anggaran tersebut baru mampu menyentuh 309 PKL. Atau kalau dihitung, butuh setidaknya Rp 6,1 juta untuk bisa menata satu pedagang saja. Padahal, berdasar data Disdagkop-UKM, terdapat 2.841 PKL hasil pendataan yang dilakukan September 2014. Itu pun hanya mencatat PKL dengan kartu tanda penduduk (KTP) Kota Cirebon saja. Pjs Walikota Cirebon Dedi Taufikkurohman mengakui, pemerintah kota tidak bisa sendirian mengurus PKL. Membutuhkan sinergitas antara pemerintah dengan swasta untuk sama-sama memikirkan jalan keluarnya. “Lahan Kota Cirebon terbatas. Pendataan PKL sudah dilakukan dan menjadi pegangan bersama,” ujar Dedi kepada Radar Cirebon, Rabu (7/3). Penanganan PKL, kata dia, akan dilakukan komunikasi dengan berbagai elemen swasta dan pihak terkait lainnya. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengumpulkan swasta dan pihak terkait lainnya untuk duduk bersama. Sebab, ada kewajiban perusahaan swasta memberikan ruang fasilitas sosial dan fasilita umum. Salah satunya dapat digunakan untuk memasukan PKL agar tidak berjualan di trotoar jalan. “Ini sudah dilakukan CSB Mall. Tinggal yang lain bagaimana,” katanya, saat meninjau selter di Jalan Cipto bersama Asisten Daerah, Agus Mulyadi, Kepala DLH Abdullah Syukur dan Kepala Satpol PP, Andi Armawan. Dedi berharap, program selter yang disediakan swasta tidak berhenti di CSB Mall. Perusahaan lainnya dapat berpartisipasi aktif. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM (Disdagkop) Kota Cirebon, Yati Rohayati menyebutkan, keterbatasan lahan menjadi kendala besar. Selama ini ada beberapa selter yang telah dibuat untuk menampung PKL dari trotoar. Hanya saja, jumlahnya belum sebanding dengan PKL yang ada. “Kami akan sampaikan kepada walikota terkait kendala yang ada. Termasuk membahas agenda mengumpulkan swasta,” ucapnya. (ysf/myg)

Sumber: