Korut Kembali Ancam Korsel

Dinilai Hanya Gertak, Berkali-kali Tak Pernah Terbukti SEOUL - Korea Utara (Korut) tidak berhenti menebar ancaman. Setelah mengumumkan niatnya untuk melakukan uji coba nuklir kali ketiga dan menarget Amerika Serikat (AS), Pyongyang ganti menggertak Korea Selatan (Korsel). Kemarin (25/1) pemerintahan Kim Jong-un memperingatkan Seoul agar tidak ikut-ikutan memperketat sanksi. Jika itu terjadi, Korut tidak akan segan menyerang Korsel. \"Peningkatan sanksi berarti deklarasi terhadap kami,\" terang Komite Reunifikasi Damai Tanah Air (Korut) dalam pernyataan resmi. Dalam keterangan tersebut, badan yang mengurusi hubungan antardua negara Korea itu juga mengancam akan melakukan serangan fisik ke Korsel. Seluruh ancaman tersebut hanya bisa dihentikan, menurut Pyongyang, jika Seoul tidak mengikuti langkah AS maupun PBB. Selasa lalu (22/1) Dewan Keamanan (DK) PBB sepakat untuk meningkatkan sanksi terhadap Korut setelah negara komunis itu diam-diam meluncurkan roket keluar angkasa. Washington, sebagai penggagas sanksi, menambahkan satu nama perusahaan dan dua nama pejabat Korut ke dalam daftar cekal. Yakni, perusahaan Korut yang beroperasi di Hongkong dan dua banker yang bertugas di Kota Beijing. Tidak terima dengan sanksi yang kian ketat tersebut, Pyongyang pun lantas mengumumkan rencananya untuk menarget AS. Pemerintahan Jong-un menyatakan bahwa roket yang sukses diluncurkan pada 12 Desember lalu tidak hanya mampu mengusung satelit, tapi juga hulu ledak nuklir. Karena itu, mereka tidak segan melancarkan serangan nuklir ke Negeri Paman Sam. \"Jika rezim Korsel yang selama ini menjadi boneka musuh ikut terlibat aktif dalam sanksi PBB, kami tidak akan segan melakukan serangan balasan secara fisik,\" lanjut komite Korut tersebut seperti disebarluaskan KCNA. Kemarin Pyongyang juga kembali menegaskan niatnya untuk melipatgandakan kekuatan senjata mereka melalui program nuklir yang sedang berjalan. Ancaman Korut terhadap Korsel itu tidak lantas membuat Seoul takut. Sebab, bukan baru kali ini Pyongyang menebar ancaman ke negara tetangganya. Ryoo Kihl-jae, pengamat politik pada University of North Korean Studies di Kota Seoul, menanggapi dingin ancaman tersebut. \"Ini bukan ancaman pertama. Yang jauh lebih serius dari ancaman (Korut, red) ini adalah uji coba nuklir,\" tandasnya. Menurut dia, kecil kemungkinan Korut akan menyerang Korsel. Sejak era pemerintahan mendiang Kim Jong-il pun, Pyongyang berkali-kali menebar ancaman maut untuk menyerang Seoul. Tapi, sampai sekarang ancaman-ancaman itu tidak pernah terbukti. Sebaliknya, Korut selalu bisa mengecoh dunia dalam melakukan uji coba nuklir. Terpisah, Narushige Michishita juga tidak menanggapi serius ancaman Korut terhadap Korsel. Pakar Korut pada Graduate Institute of Policy Studies di Kota Tokyo, Jepang, itu yakin bahwa Pyongyang hanya menggertak Seoul. \"Mereka hanya menguji situasi. Korut mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan AS. Tapi, kekuatan mereka memang kian bertambah,\" paparnya. Sementara itu, Presiden terpilih Korsel Park Geun-hye berusaha mereaksi ancaman Korut tersebut dengan bijaksana. Kemarin, melalui seorang juru bicaranya, perempuan 60 tahun itu menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan pernah menoleransi provokasi Korut. Kendati demikian, Seoul tidak akan menanggapi provokasi tersebut dengan gegabah. Dia tetap mengutamakan jalur dialog dengan Korut. \"Presiden Park mengimbau Korut untuk tidak memperkeruh keadaan dengan melakukan uji coba nuklir ketiga,\" kata Rhee In-je, salah seorang juru bicara Park, di sela forum ekonomi dunia di Kota Davos, Swiss, kemarin. Dia menambahkan bahwa pengganti Presiden Lee Myung-bak itu tidak akan segan mengerahkan kekuatan militer untuk membalas serangan Korut jika Pyongyang nekat. Bersamaan dengan itu, Tiongkok pun mengimbau Korut untuk menahan diri. Sekutu Pyongyang tersebut bahkan mengancam bakal menghentikan aliran bantuan ke Korut jika pemerintahan Jong-un nekat melancarkan uji coba nuklir. \"Jika Korut tetap melakukan uji coba nuklir, Tiongkok tidak akan segan mengurangi bantuan yang diberikan selama ini,\" terang Beijing seperti disiarkan media pemerintah. (AP/AFP/BBC/hep/c10/dos)

Sumber: