Telat Diangkut, Sampah di Penampungan Dibakar

CIREBON-Pengelolaan sampah pasca penutupan TPAS Ciledug dan pengoperasian TPST Gunung Santri, ternyata masih belum menyelesaikan persoalan penanganan sampah di daerah. Sampai saat ini, proses pengangkutan sampah dari sejumlah kantung penampungan sampah di beberapa wilayah di kabupaten Cirebon masih terhambat dan belum maksimal. Akibatnya banyak pengelola dan warga sekitar tempat penampungan sampah tersebut memilih cara instan dengan membakar sampah secara langsung. Hal tersebut terlihat di tempat penampungan sampah di depan Pasar Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura, kemarin. Warga sekitar pasar akhirnya terpaksa membakar sampah yang menumpuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap akibat telat diangkut. “Ini lumayan lama pengangkutannya, saya yang bakar juga tidak tahu, tapi memang lebih baik dibakar dari pada bikin bau dan tidak nyaman, memang sampahnya tidak habis tapi paling tidak mengurangi bau busuknya,” ujar Sudarman, warga sekitar pasar. Selain sampah yang ditarik retsribusi, sampah-sampah liar atau tidak beretribusi lainnya juga mengalami kondisi sama, seperti titik di Desa Gebang dan di Desa Kanci. Di mana tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan dibakar dan asap yang timbul menyulitkan pengendara yang melintas. Aktivis lingkungan Cirebon Timur, Rian Jaelani kepada Radar Cirebon mengatakan, keberadaan TPST Gunung Santri yang saat ini aktif kembali tidak serta merta menyelesaikan persoalan sampah di Kabupaten Cirebon. Pasalnya, saat ini Pemkab hanya menangani sampah yang berbayar saja atau beretribusi, sementara sampah-sampah dari masyarakat dianggap sebagai sampah liar. “Kan ini bikin bingung, Pemkab hanya mengurusi sampah dari tempat-tempat umum seperti pasar danlain-lain yang ditarik retribusinya, lalu sampah masyarakat umum jadi tanggung jawab siapa, sampah-sampah liar jadi tanggung jawab siapa? Ini saya serius bertanya, mau dibuang ke mana sampah liar ini, sudah optimalkah Gunung Santri,” tanyanya. Rian mengaku mindset akan pengelolaan sampah ini harus diubah sehingga penanganan sampah-sampah di Kabupaten Cirebon tidak dibeda-bedakan berdasarkan bayar atau tidaknya, melainkan harus ditangani secara menyeluruh dan menyentuh semua lini. “Teknisnya memang melibatkan desa dan Kecamatan, tapi apda prakteknya kan tidak berjalan, masih banyak sampah menumpuk dijalan, mau liar mau itu berbayar, kalau persoalan sampah ya pemerintah harus berdiri sebagai leading sector untuk memimpin masyarakat menangani persoalan sampah,” ungkapnya. (dri)

Sumber: