IBI Kabupaten Cirebon Bantu Tekan Laju Jumlah Penduduk

CIREBON–Sampai dengan pertengahan tahun 2018 (akhir Juni 2018), keberadaan peserta program Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Cirebon 334.947 akseptor. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 454.450 atau 73,70 persen. Yang menggunakan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 72.027 atau 21,50 persen, sementara targetnya 37 persen. “Untuk mencapai target tersebut, perlu upaya dan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat itu sendiri,” kata Kepala Bidang KB-KR Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon  Euis Siti Sondari SSos, kemarin (28/7). Pihaknya bersyukur, dalam rangka peringatan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tahun 2018 dan merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-73, IBI Cabang Kabupaten Cirebon menggelar pelayanan KB MKJP khususnya IUD dan implant untuk memenuhi kebutuhuan masyarakat akan kesehatan reproduksinya. “Alhamdulillah, pada Kamis lalu (26/7) kami menggelar pelayanan di Puskesmas Kamarang Kecamatan Greged dan Sabtu (28/7) di Puskesmas Wangunharja Kecamatan Jamblang. Dari dua kegiatan ini peserta KB baru implant sejumlah 134 akseptor dan IUD 7 akseptor, sehingga total 141 akseptor,” sebutnya. Lebih jauh, ia mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, antara lain mengatur tentang pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam upaya pengaturan kelahiran diperlukan kegiatan pelayanan KB pada masyarakat, khususnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (keluarga miskin). “Pelayanan KB yang sampai saat masih perlu ditingkatkan adalah pelayanan KB  Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu MOW, MOP, IUD dan Implant dalam upaya untuk meningkatkan kelestarian akseptoraktif yang pada gilirannya diharapkan dapat menurunkan TFR di Kabupaten Cirebon dari 2,4 pada tahun 2017 menjadi 2,2 pada akhir tahun 2019,” paparnya. Pengaturan kelahiran sendiri merupakan respons pemerintah terhadap adanya masalah kependudukan. Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara, jika tidak diimbangi dengan kualitasnya akan menjadi beban bagi pembangunan. “Makanya, pemerintah meluncurkan program KB yang bertujuan untuk membangun keluarga sejahtera dengan jalan menekan angka kelahiran. Anjurannya, setiap keluarga memiliki dua anak, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Dalam pelaksanaan teknisnya, program KB dalam pengertian mencegah kehamilan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi,” terang dia. (jun/rls)

Sumber: