Sejak 2014, Susi Tenggelamkan 488 Kapal Pencuri Ikan

Sejak 2014, Susi Tenggelamkan 488 Kapal Pencuri Ikan

JAKARTA- Upaya memerangi kasus pencurian ikan (illegal fishing) terus dilakukan dengan penenggelaman kapal. Sejak 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 488 unit kapal milik pencuri ikan. Termasuk 125 kapal yang ditenggelamkan serentak pada Senin (20/8). Total 488 kapal tersebut berasal dari Vietnam 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. Sedang, penenggelaman 125 kapal secara serentak serentak dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertepatan dengan momentum kemerdekaan RI. Susi adalah komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115). Penenggelaman serentak dipusatkan di kawasan Bitung, Sulawesi Utara. Susi menjelaskan, penenggelaman kapal serentak merupakan manifestasi dari upaya memberikan pesan kemerdekaan Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan sumber daya perikanan. Program penenggelaman kapal dilakukan berdasar keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). ”Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing,” katanya. Ke-125  kapal yang ditenggelamkan serentak tersebar di 11 titik. Yakni di Pontianak 18 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna  40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal. Sedangkan menurut asal bendera, kapal yang ditenggelamkan terdiri dari Vietnam berjumlah 86 kapal, Malaysia berjumlah 20 kapal, Filipina berjumlah 14 kapal, dan Indonesia berjumlah 5 kapal. Susi menginginkan agar nilai-nilai kedaulatan semacam ini ini mewarnai hari kemerdekaan. Ia juga tidak lupa menyebut prestasi ini adalah  sumbangsih dari berbagai lembaga, terutama di bawah Satgas 115, Yakni, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla, TNI-AL, Polri, dan Kejagung. “Wilayah laut kita sangat luas, koordinasi antar lembaga sangat penting. konsolidasi orang orang yang berani dan berintegritas juga diperlukan,” ujarnya. Sementara itu, salah satu alasan Kota Bitung dipilih sebagai pusat komando penenggelaman adalah karena wilayah perairan Sulawesi Utara merupakan zona merah illegal fishing favorit kapal-kapal asing. “Sumber dayanya sangat kaya terutama Tuna dan Cakalang,” kata Susi. (tau/agm)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: