Kemenkeu Sudah Cairkan Rp 1,9 Triliun

JAKARTA - Rehabilitasi dan rekonstruksi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan menghabiskan Rp 6 triliun. Hingga kemarin (27/8), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mencairkan Rp 1,9 triliun untuk warga terdampak gempa di Lombok dan Sumbawa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana Rp 1,9 triliun itu terdiri atas dana yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian lain. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial (Kemensos). “Untuk Kemensos Rp 1,25 triliun dalam rangka untuk memberikan santunan, paket sembako, dapur umum, bahan-bahan sandang, pangan, dan logistik, termasuk tenda,” ujar Sri Mulyani seusai rapat rekonstruksi dan rehabilitasi Provinsi NTB di Kantor Wakil Presiden, kemarin. Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla itu juga dihadiri Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei. Sementara itu, BNPB telah mengucurkan dana Rp 307 miliar. Dana tersebut antara lain diberikan untuk membantu perbaikan kerusakan 6.190 rumah warga. Pada tahap awal, dana yang diberikan kepada warga itu masing-masing hanya Rp10 juta. Meskipun sesuai rencana awal rumah dengan rusak berat diberi bantuan Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta. “Tahap pertama dulu, sesuai dengan kesiapan pembangunan dan kesiapan untuk penggunaan anggaran itu, kita lakukan secara bersama. Oleh karena itu, tahapannya akan didesain BNPB dan pemerintah daerah,” ungkap Sri Mulyani. Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan, prosedur penyaluran dana untuk warga tersebut dimulai dari pendataan rumah yang rusak. Ada tim verifikator yang terdiri atas petugas dari kementerian dan lembaga terkait. Setelah verifikasi dilakukan, bupati setempat akan membuat surat keputusan. Kemudian, BNPB mengajukan anggaran tersebut kepada menteri keuangan. “Supaya cepat, arahan dari Bu Menkeu bahwa kita bagikan dulu Rp10 juta. Kan nggak mungkin dikasih Rp50 juta, tentu ada penahapan. Jadi, kebijakan itu juga salah satu percepatan untuk pemulihan,” jelasnya. Willem menambahkan, pendataan dan verifikasi baru selesai untuk 17.400-an rumah dan tim masih terus bekerja di lapangan. Setelah diverifikasi, dana segera dicairkan langsung untuk setiap pemilik rumah Rp 10 juta. Pendataan dilakukan berdasar nama, alamat, serta nomor rekening. “Sehingga dengan Rp 10 juta itu masyarakat bisa langsung beli bahan bangunan. Kalau perintahnya kita mulai pembangunan itu 1 September,” ungkapnya. Selain itu, BNPB sudah mengajukan dana Rp 6 triliun ke Kemenkeu. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan. Bukan hanya untuk perumahan. “Sasarannya membangun kembali perumahan, infrastruktur sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan, itu semua. Jadi, total semua kebutuhannya untuk pemulihan itu, kita butuh sekitar Rp 6 triliun,” ungkap dia. BNPB hanya mengajukan dana tersebut. Sedangkan pengelolaan dana itu diserahkan kepada kementerian terkait sesuai dengan instruksi presiden (inpres). Misalnya, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur adalah urusan Kementerian PUPR. Sedangkan pembangunan sekolah oleh Kemenkeu. ”Tetapi, BNPB selaku koordinator sesuai udang-undang dan inpres, kita akan mengoordinasikan itu semua, terutama masalah anggaran,” jelas dia. Persiapan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu dibantu anggota TNI dan Polri untuk pembersihan puing-puing. Selain itu, akan didirikan depo-depo bangunan di setiap kecamatan hingga ke desa-desa yang besar. Di samping itu, tenaga pendamping teknis dari mahasiswa disiapkan sekitar dua ribu orang. ”Tadi perintah Bapak Wapres bekerja sama dengan Kadin dan gubernur Jatim untuk mendirikan depo-depo bahan bangunan di setiap kecamatan,” jelas dia. Menko PMK Puan Maharani menerangkan, sesuai Inpres Nomor 5, pemerintah pusat akan mem-back up penuh pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai rencana dilakukan secara bertahap hingga Maret 2019. Meskipun diperkirakan semua baru bisa selesai dalam waktu kurang dari setahun. “Namun, kita targetkan sampai bulan Maret fasum-fasos akan dibangun mulai bulan depan. Juga sekolah, rumah ibadah, dan hal-hal yang terkait dengan administrasi daerah. Kantor pemerintah dan lain-lain kita akan bangun mulai bulan depan secara bertahap,” kata Puan. Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengungkapkan bahwa saat ini status Pulau Lombok dan daerah sekitar terdampak gempa 7,0 SR telah berganti. Dari penanganan darurat menuju transisi ke pemulihan. Dia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 12 ribu kepala keluarga yang telah menerima dana bantuan stimulan dari pemerintah sesuai dengan spesifikasi kerusakan rumah. “Semuanya dimasukkan ke dalam rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI),” ucapnya. Sementara verifikasi kerusakan terus berlangsung. Harmensyah mengungkapkan, baru 26 persen atau sekitar 34 ribu rumah yang sudah terverifikasi dan dipastikan menerima bantuan dana stimulan. Jumlah tersebut dihitung dari total 125 ribu rumah yang rusak dengan kategori berbeda-beda. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menerangkan, seluruh fasilitas publik di Lombok segera dibangun dan sudah harus berfungsi pada Desember 2018. “Tujuannya agar anak-anak bisa sekolah lagi. Rumah sakit bisa beroperasi lagi,” tuturnya. Pembangun rumah akan dilakukan mulai 1 September dan diperkirakan memakan waktu hingga enam bulan ke depan agar para korban tidak terlalu lama hidup di pengungsian. Pembangunan akan sepenuhnya dilakukan warga. Danis mengatakan, Kementerian PUPR membutuhkan setidaknya 2.000 tenaga pendamping teknik. Sampai saat ini PUPR masih melakukan perekrutan. Rata-rata diambil dari mahasiswa teknik. ”Setiap sembilan orang fasilitator bertugas mendampingi 100 hingga 150 rumah. Mereka muter mengecek proses pembangunan,” jelasnya. Sementara itu, Mabes TNI merealisasikan niat menambah alat berat untuk mempercepat pembersihan puing-puing bangunan di NTB. Menggunakan KRI Banjarmasin 592 milik TNI-AL, mereka mengirimkan berbagai alat berat. “Yang diangkut terdiri atas 6 ekskavator, 18 dump truck, 5 NPS, 2 truk tangki air, 3 mobil patroli, 1 mobil Panther, dan 3 motor trail,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah. Dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, kapal perang tersebut langsung bertolak ke Lombok. Keputusan Mabes TNI mengirim tambahan alat berat tidak lain bertujuan agar bisa menutup kekurangan. Sesuai laporan yang diterima dari petugas di lapangan, salah satu kendala pembersihan puing bangunan adalah minimnya alat berat yang tersedia. Untuk itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung meminta jajarannya mengirim tambahan alat berat. “Dikerahkannya kekuatan (satuan) zeni tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan puing-puing reruntuhan dan pemulihan bangunan akibat gempa,” ujarnya. Selain menambah alat berat, kemarin Mabes TNI mengerahkan ratusan prajurit untuk memperkuat personel TNI yang sudah berada di NTB. Tidak kurang dari 275 prajurit turut serta dalam pelayaran KRI Banjarmasin 592 ke Lombok. Mereka terdiri atas 175 personel Resimen Zeni Tempur (Menzipur) 9 Divisi-1/Kostrad dari Bandung dan 100 personel Resimen Zeni Konstruksi (Menzikon) 11 Kodam Jayakarta. (jun/tau/syn/c9/ttg)

Sumber: