Setiap Tahun Nelayan Penerima Asuransi Berkurang

CIREBON - Asuransi Nelayan setiap tahunnya selalu berkurang dalam segi penerima manfaatnya. Bahkan, asuransi nelayan ini belum sepenuhnya dinikmati para nelayan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno mengatakan, jumlah penerima asuransi ini terus menurun setiap tahunnya. Di samping itu, masa berlaku asuransi yang hanya satu tahun ini, memaksa nelayan untuk melanjutkan pembayaran premi asuransi secara mandiri alias tidak dibiayai pemerintah. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Cirebon, penerima asuransi nelayan untuk tahun 2018 ini hanya 505 nelayan saja. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 sebanyak 838 nelayan dan tahun 2016 sebanyak 7 ribuan nelayan. “Angka total nelayan di Kabupaten Cirebon mencapai 17 ribu. Artinya, masih terdapat sebagian nelayan yang belum menerima program asuransi nelayan ini, meskipun nelayan tersebut bisa mengambil jalur mandiri,” ujar Cakra kepada Radar Cirebon, Jumat (7/9). Politisi Partai Gerindra itu sangat berharap, program asuransi nelayan ini bisa melindungi para nelayan saat bekerja di lautan. Karena itu, dia menganggap asuransi ini sangat dibutuhkan para nelayan. \"Memang kita tidak berharap adanya kecelakaan. Tetapi setidaknya, jika memang ada asuransi, saat nelayan itu terkena musibah hingga meninggal dunia, maka terdapat klaim asuransi yang bisa meringankan beban para nelayan. Makanya, kita ingin asuransi ini dimiliki seluruh nelayan di wilayah Kabupaten Cirebon,\" paparnya. Cakra menilai, asuransi ini bisa dibiayai pemerintah daerah selama adanya keinginan dari pemangku jabatan. Sama halnya dengan pembiayaan jaminan sosial lainnya dari pemerintah, Cakra menegaskan asuransi nelayan ini juga bisa diupayakan untuk masuk ke dalam pembiayaan daerah. \"Bisa saja dibebankan kepada daerah, selama memang ada inovasi dari dinasnya. Kita akan dorong itu karena memang asuransi ini sangat penting buat nelayan. Yang jelas, kami berharap, bantuan asuransi nelayan ini dapat tepat sasaran. Artinya, bantuan asuransi ini adalah nelayan yang memang buruh nelayan,” terangnya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Samsudin mengaku, para nelayan yang sudah mendapatkan bantuan di tahun 2016 dan 2017 lalu, sudah tidak bisa lagi dibiayai pemerintah. Kalaupun mereka ingin melanjutkan asuransi, nelayan bisa mengambil jalur mendiri. \"Nanti pembayaran preminya sendiri. Sejauh ini, nelayan juga sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya asuransi. Sehingga mereka tidak masalah apabila menggunakan jalur mandiri,\" imbuhnya. Senada, Kepala Kantor Jasindo Cirebon, Dani Setiawan mengatakan, untuk wilayah pesisir utara, nelayan sudah baik untuk inisiatif menggunakam asuransi. Dirinya juga mengatakan, ada beberapa penawaran yang bisa dimanfaatkan para nelayan. \"Besaran preminya mulai dari Rp 75 ribu hingga Rp 150 ribu. Nanti, jumlah klaim akan berbeda sesuai paket yang diterima. Sejauh ini, nelayan di sini memang sangat baik untuk kesadaran berasuransi,\" kata dia belum lama ini. Meski demikian, Dani juga mengakui sosialisasi untuk asuransi nelayan ini sangat kurang. Oleh karena itu, dirinya berharap semua pihak bisa membantu untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan yang belum menggunakan asuransi. (sam)

Sumber: