Hari Ini PSU di 24 TPS, Penentuan Nasib Calon Walikota Cirebon

Paslon Bamunas Setiawan Boediman-Effendi Edo dan Nashrudin Azis-Eti Herawati kembali bertarung hari ini. Menentukan pemenang pilkada. Khusus di 24 TPS. Kedua belah pihak siap dengan hasil pemungutan suara ulang (PSU). Berharap ini final. Tak ada lagi sengketa. ====================== CALON walikota dengan nomor urut 1 Bamunas Setiawan Boediman mengaku sudah siap 100 persen menghadapi PSU. Sebagai kontestan, Bamunas berharap mekanisme yang dilaksanakan hari ini sesuai prosedur yang telah ditentukan. “Sesuai amanat MK yang telah diputuskan, maka sudah seharusnya PSU dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai nanti ada PSU setelah PSU. Tentunya kami tak menginginkan itu. Kami juga berharap ini menjadi final dalam Pilkada Kota Cirebon,” katanya kepada Radar, kemarin. Bamunas juga mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya. PSU, lanjut Bamunas, tentu bisa menjadi penentu siapa yang bakal memimpin Kota Cirebon ke depannya. “Maka suasana yang aman dan kondusif, juga lancar, menjadi keinginan bersama,” ungkapnya. Ia juga berharap penyelenggaraan PSU harus lebih baik lagi. “Kita belajar dari pengalaman pilkada serentak lalu. Putusan MK lebih untuk meluruskan apa yang terjadi di Kota Cirebon. PSU harus lebih baik. Siapapun yang terpilih nanti setelah PSU, itulah yang lebih baik,\" tegasnya. Sementara calon walikota nomor urut 2 Nashrudin Azis juga menyatakan siap dengan PSU. “Langkah konsolidasi, baik internal dengan partai pengusung dan para relawan pemenangan, maupun dengan simpatisan, sudah kami lakukan secara optimal,” jelas Azis kepada Radar, Jumat (21/9). Sejak awal, kata Azis, pihaknya siap dengan apapun putusan MK. “Kami menyatakan legawa dan menerima putusan tersebut (putusan PSU, red). Saya menegaskan kepada simpatisan Pasti untuk menahan diri, sabar, dan jaga kondusivitas kota,\" ucapnya. Calon Wakil Walikota Eti Herawati menambahkan, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan atau potensi pelanggaran, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah orang untuk menjadi saksi di dalam maupun luar TPS. Tentunya, sambung Eti, tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka yang ditempatkan sudah diberi pembekalan melalui bimbingan teknis (bimtek). \"Kami meyakini dan percaya, masyarakat di 24 TPS memiliki kedewasaan berpolitik yang baik. Sehingga tidak terpengaruh oleh upaya-upaya yang sifatnya memaksakan kehendak. Kami sejak awal mengikuti tahapan pilkada dengan semangat kebaikan untuk masyarakat,” terangnya. Pelaksanaan PSU menjadi sorotan nasional. Selain tujuh Komisioner Bawaslu RI, Bawaslu Jawa Barat juga turut hadir ke Kota Cirebon untuk melakukan supervisi dan juga pengawasan. Ditambah dengan Komisioner Bawaslu dari 27 kabupaten/kota se Jawa Barat pun dikabarkan sudah hadir di Kota Cirebon untuk ikut melakukan pengawasan. Ketua Bawaslu Kota Cirebon Mohamad Joharudin MPd mengatakan Komisiner Bawaslu RI akan ikut hadir untuk memberikan supervisi, pengarahan, dan ikut melakukan pengawasan. “Bahkan jajaran Komisioner Bawaslu Jawa Barat dari kemarin sudah ada di Kota Cirebon. Rekan-rekan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat juga sudah ada. Mereka ikut membantu pengawasan, walaupun tetap yang punya legal standing itu kami,” ungkap  Joharudin, kemarin. Untuk persiapan lainnya, lanjut Joharudin, Komisioner Bawaslu Jawa Barat juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya terkait pengawasan  logistik, pengawasan SDM, sampai persiapan teknis lainnya. Tak hanya itu, sambung pria yang akrab disapa Johar itu, tadi malam Bawaslu juga memberikan pengarahan kepada para pengawas di 24 TPS yang melaksanakan PSU. Mereka bahkan mendapatkan pengarahan langsung dari Bawaslu RI. \"Malam ini (tadi malam, red) ada pengarahan lagi, berkaitan dengan 24 pengawas TPS dan 6 pengawas kelurahan. Besok (hari ini, red) kita monitoring full. Kita  akan keliling memantau ke semua TPS,\" ungkap mantan wartawan itu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat, H Wasikin, memastikan PSU dipercayakan sepenuhnya kepada Bawaslu Kota Cirebon. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pendampingan.\"Bawaslu Jawa Barat men-supervisi semua komisioner di Kota Cirebon. Hal itu untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU sesuai dengan putusan MK. Tidak ada arahan lain, semua menjadi kewenangan Bawaslu Kota Cirebon,\" ungkap Wasikin. Saat disinggung pertemuannya dengan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Dr Herman Khaeron MSi di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Wasikin langsung menghindari wartawan. “Tidak ada pertemuan,” kata Wasikin. Sementara Herman Khaeron justru mau memberikan penjelasan tentang kunjungannya ke Bawaslu Kota Cirebon. Ia mengatakan kunjungan itu untuk pemantauan. Mengingat, pelaksanaan dan kinerja Bawaslu di seluruh Indonesia menjadi bagian dan kewenangan dari Komisi II untuk melaksanakan fungsi pengawasan. “Tidak ada niat lain, selain untuk turut serta melakukan pemantauan sesuai tugas dan fungsi di komisi. Karena DPR RI, yakni Komisi II, membidangi ini juga,” katanya. (gus/abd)

Sumber: