Wapres Bilang Bantuan Asing untuk Rehabilitasi Rekonstruksi

JAKARTA–Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara resmi telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh negara-negara asing. Jusuf Kalla mengatakan, mengenai bantuan dari negara-negara asing tersebut, nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Hal itu dilakukan seperti peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun silam. Bantuan tersebut nantinya dialokasikan dalam bentuk program dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. “Ya lagi dibicarakan karena memang kita harus mempertimbangkan. Supaya bisa dipakai langsung maka kita lebih memfokuskan untuk bantuan asing itu rehabilitasi rekonstruksi sama dengan waktu di Aceh. Katakanlah satu negara bikin 500 rumah. Jadi bersifat program, tidak hanya dalam tanggap darurat. Tanggap darurat juga boleh selama itu memenuhi kebutuhan kita,” kata JK di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta. Ia menjelaskan, untuk bantuan pemerintah pusat melalui APBN saat ini dirasa masih mencukupi. Apalagi bantuan untuk korban gempa di Lombok beberapa bulan yang lalu sudah ditutup. Namun, jika ada negara-negara asing yang ingin memberikan bantuan kita tetap akan terima. “Soal dana Insya Allah APBN kita masih sanggup. Banyak negara yang menelpon melalui Presiden dan juga kepada lembaga-lembaga lain maka pemerintah buka, tidak meminta. Tapi membuka kesempatan untuk beramal kalau ada yang mau kasih silakan. Kalau lombok kita tutup karena tidak terlalu besar. Kalau ini (Palu) kan besar,” bebernya. Dengan ditunjuk untuk memimpin penanggulanan bencana, JK tegaskan akan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Sulteng, hingga pada tahap rehabilitasi rekonstruksi. Untuk tahap rekonstruksi sendiri nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tentu yang namanya bencana pasti terjadi kerusakan yang parah. Rencananya dalam waktu dekat, JK akan berkunjung ke Sulteng untuk memantau langsung perkembangan dilokasi. “Saya tentu bertanggungjawab untuk secepatnya selesai. Efek akibat bencana itu sampai rehabilitasi rekonstruksi. Tanggap darurat rehabilitasi. Nanti rekonstruksi kita tugaskan ke PU. Ssetelah presiden nanti pulang (saya ke Sulteng, red). Terkait dengan banyaknya desakan agar bencana yang telah merenggut nyawa 1.234 jiwa sebagai bencana nasional. JK menegaskan, bahwa jika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional apabila pemerintah setempat tidak berjalan alias lumpuh total. “Berkali-kali saya katakan bencana nasional itu kalau pemerintah daerah lumpuh tidak bisa berjalan. Kalau dari sisi materinya katakanlah bantuannya itu sama sesuai besar kecilnya bencana itu. Tidak berubah,” ujarnya, Terkait dengan berita penjarahan yang terjadi pasca gempa, JK mengatakan kemungkinan terjadinya penjarahan diakibatkan belum banyaknya aparat keamanan. Dan pada saat itu masyarakat memang kekurangan pasokan makanan. Meski demikian, penjarahan tetap tidak diperbolehkan karena itu merupakan tindakan kriminal. Apalagi sampai sudah mengambil barang yang bukan menjadi kebutuhan seperti televisi (tv). “Ya itu terjadi mungkin rakyat itu mengalami kesulitan ingin makan, tapi tidak ada. Waktu itu mungkin keamanan belum banyak tapi sekarang sudah hampir 3.000 polisi dan tentara dikirim untuk jaga ketertiban keamanan. Yang pasti kalau ambil barang tanpa hak dimanapun itu kriminal setidaknya dikembalikan. Tidak ada gunanya juga ambil tv. Saya lihat mana yang dibonceng itu kan besar sekali saya lihat,” paparnya. Terkait dengan langkah pemerintah pusat untuk mengurangi risiko bencana khususnya gempa bumi, JK menjelaskan banyaknya korban jiwa akibat gempa dikarenakan tertimbun reruntuhan bangunan. Karenanya yang saat ini diperhatikan adalah bagaimana membangun suatu bangunan yang memenuhi kriteria anti gempa. “Gempa bumi itu tidak bunuh orang. Yang bunuh orang itu bangunan yang runtuh. Di Jepang juga sering terjadi gempa tapi tidak banyak korban gempa karena mereka tahu hal itu. Karena itu masyarakat kita harus diberi tahu cara membuat rumah yang baik, cara evakuasi yang benar. Nantikan didik seperti itu,” urainya. Untuk Palang Merah Indonesia (PMI) juga sejak terjadi gempa sudah memulai penanganan tanggap darurat dengan membuka dapur umum, posko kesehatan hingga proses penyelamatan korban bencana sudah dilakukan. Sementara untuk yang paling fundamental, adalah kesediaan air bersih. Untuk air bersih sudah disiapkan 20 mobil tangki yang akan memberi pasokan kepada masyarakat yang berada di tenda-tenda pengungsian. “Kita siapkan 20 mobil tangki sudah tiba sebagian di situ. Kalau ada bencana seperti ini PMI yang paling lama bertahan di lokasi. Orang sudah pulang PMI masih di situ. sama dulu Jogja. PMI karjanya setahun. orang banyak pasang bendera hanya seminggu, dua minggu tapi setelah itu tinggalkan daerah. Tapi PMI tidak pernah tinggalkan daerah sampai tuntas,” kata JK yang juga merupakan Ketua Umum PMI. Di samping itu, bantuan dari PMI Internasional juga sudah mulai berdatangan. Bahkan, relawan dari PMI Internasional juga sudah hadir di Sulteng untuk memberikan bantuan kepada para korban. “Mereka sudah ada di sini dan sudah membantu. Bahkan ingin ketemu saya,” sambungnya. JK dalam kesempatan itu juga membantah adanya anggapan bahwa penanganan tsunami di Sulteng tidak tegas. Ia mengatakan, persoalan bencana pasti datangnya tiba-tiba, sehingga perlu langkah yang tepat untuk penanganannya. Sebagai contoh, penanganan bencana yang terjadi di perkotaan dan pedesaan tentunya berbeda. Kalau bencana melanda pedesaan pastinya perekonomian masih tetap berjalan, karena tanaman masih bisa dimanfaatkan. “Ini terjadi di perkotaan. Kalau di pedesaan seperti Lombok itu di luar kota. Maksudnya itu ekonomi tetap jalan. Karena tanaman masih ada, padi masih ada, tanaman tembakau masih ada. Tapi kalau kena di perkotaan ekonomi langsung mandek karena listrik tidak ada. Kelihatannya panik begitu kan. Tentu tanggungjawab Pemda dan pusat. Pemerintah daerah kita dorong aktifkan. Tapi dana itu dari pusat semua. Ini kenapa kelihatan panik di Palu karena listrik dan telekomunikasi tiba-tiba mati,” urainya. Ia mencontohkan kalau tiba-tiba 1 juta orang kehilangan handphone atau ada handphone tapi tidak bisa digunakan. Pasti akan timbul rasa panik. Apalagi ditambah listrik padam hingga tidak adanya BBM. Nah, hal ini tidak bisa langsung dipenuhi secepatnya, tapi harus membutuhkan waktu hingga berminggu-minggu. “Anda bisa jalan gak tanpa handphone? Gak bisa kan. Listrik mati tidak bisa nonton tv panik dia. Jadi dua hal kenapa orang di sana panik. Karena listrik mati, handphone mati, dan tidak ada BBM. Itu tidak bisa dipenuhi cepat. listrik butuh berminggu-minggu baru bisa nyala karena itu dikasih genset untuk daerah tertentu. Begitu pula hp walaupun sudah menyala bts-nya tetapi bagaimana charge telepon tidak ada listrik. Jadi itulah sebabnya agak panik,” tutupnya. (hrm/fin)

Sumber: