JK Pimpin Penanggulangan Bencana Sulteng

JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara resmi telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Saat ini, pihaknya tengah mempertimbangkan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh negara-negara asing. Jusuf Kalla mengatakan, mengenai bantuan dari negara-negara asing tersebut, nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi rekonstruksi. Hal itu dilakukan seperti peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh beberapa tahun silam. Bantuan tersebut nantinya dialokasikan dalam bentuk program dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. “Ya, lagi dibicarakan karena memang kita harus mempertimbangkan. Supaya bisa dipakai langsung maka kita lebih memfokuskan untuk bantuan asing itu rehabilitasi rekonstruksi sama dengan waktu di Aceh. Katakanlah satu negara bikin 500 rumah. Jadi bersifat program, tidak hanya dalam tanggap darurat. Tanggap darurat juga boleh selama itu memenuhi kebutuhan kita,” kata JK di kompleks Istana Wakil Presiden di Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, untuk bantuan pemerintah pusat melalui APBN saat ini dirasa masih mencukupi. Apalagi bantuan untuk korban gempa di Lombok beberapa bulan yang lalu sudah ditutup. Namun, jika ada negara-negara asing yang ingin memberikan bantuan kita tetap akan terima. “Soal dana, Insya Allah APBN kita masih sanggup. Banyak negara yang menelpon melalui Presiden dan juga kepada lembaga-lembaga lain maka pemerintah buka, tidak meminta. Tapi membuka kesempatan untuk beramal kalau ada yang mau kasih silakan. Kalau Lombok kita tutup karena tidak terlalu besar. Kalau ini (Palu) kan besar,” bebernya. Dengan ditunjuk untuk memimpin penanggulanan bencana, JK menegaskan, akan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Sulteng, hingga pada tahap rehabilitasi rekonstruksi. Untuk tahap rekonstruksi sendiri nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya dalam waktu dekat, JK akan berkunjung ke Sulteng untuk memantau langsung perkembangan dilokasi. “Saya tentu bertanggungjawab untuk secepatnya selesai. Efek akibat bencana itu sampai rehabilitasi rekonstruksi. Tanggap darurat rehabilitasi. Nanti rekonstruksi kita tugaskan ke PU. Setelah presiden nanti pulang (saya ke Sulteng, red),” tuturnya. Terkait banyaknya desakan agar bencana yang telah merenggut nyawa 1.234 jiwa sebagai bencana nasional, JK menegaskan, jika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional apabila pemerintah setempat tidak berjalan alias lumpuh total. “Berkali-kali saya katakan bencana nasional itu kalau pemerintah daerah lumpuh tidak bisa berjalan. Kalau dari sisi materinya katakanlah bantuannya itu sama sesuai besar kecilnya bencana itu. Tidak berubah,” ujarnya, Terkait dengan berita penjarahan yang terjadi pascagempa, JK mengatakan, kemungkinan terjadinya penjarahan diakibatkan belum banyaknya aparat keamanan. Dan pada saat itu masyarakat memang kekurangan pasokan makanan. Meski demikian, penjarahan tetap tidak diperbolehkan karena itu merupakan tindakan kriminal. Apalagi sampai sudah mengambil barang yang bukan menjadi kebutuhan seperti televisi (tv). “Ya, itu terjadi mungkin rakyat itu mengalami kesulitan ingin makan, tapi tidak ada. Waktu itu mungkin keamanan belum banyak tapi sekarang sudah hampir 3.000 polisi dan tentara dikirim untuk jaga ketertiban keamanan. Yang pasti kalau ambil barang tanpa hak dimanapun itu kriminal setidaknya dikembalikan. Tidak ada gunanya juga ambil televisi. Saya lihat mana yang dibonceng itu kan besar sekali saya lihat,” paparnya. Terkait dengan langkah pemerintah pusat untuk mengurangi risiko bencana khususnya gempa bumi, JK menjelaskan, banyaknya korban jiwa akibat gempa dikarenakan tertimbun reruntuhan bangunan. Karenanya yang saat ini diperhatikan adalah bagaimana membangun suatu bangunan yang memenuhi kriteria anti gempa. “Gempa bumi itu tidak bunuh orang. Yang bunuh orang itu bangunan yang runtuh. Di Jepang juga sering terjadi gempa tapi tidak banyak korban gempa karena mereka tahu hal itu. Karena itu masyarakat kita harus diberi tahu cara membuat rumah yang baik, cara evakuasi yang benar. Nantikan didik seperti itu,” urainya. (hrm/FIN)

Sumber: