Korban Gempa dan Tsunami yang Masih Tertimbun Sulit Dievakuasi

JAKARTA-Wapres Jusuf Kalla (JK) menyebutkan butuh dua tahun untuk memulihkan kerusakan pascagempa yang disertai tsunami yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemulihan dilakukan secara bertahap. Yakni masa tanggap darurat, tahapan rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari www.pu.go.id mengatakan pemulihan yang dimaksudkan oleh Wapres JK tersebut termasuk di antaranya fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan masjid. Sementara untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo, sudah pasti akan dilakukan relokasi. Bahkan, untuk itu sudah ada beberapa lokasi tanah milik pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi. Namun, kata Basuki, hal tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi, dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan. “Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam dua bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Basuki. Sedangkan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga menjelaskan dalam masa tanggap darurat, Kementerian PUPR fokus terhadap empat tugas. Yakni membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas. “Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,\" kata Danis. Dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, Kementerian PUPR menyediakan 22 hidran umum (HU) berkapasitas masing-masing 2.000 liter yang tersebar di 18 titik. Untuk menyediakan air bersih, selain hidran umum dan mobil tangki air, Kementerian PUPR juga mengirimkan mobil IPA (Instalasi Pengolahan Air) sebanyak 3 unit. Ada 2 unit dari Surabaya dan 1 unit dari Bekasi. Ketiga mobil telah tiba di Palu dan digunakan memenuhi kebutuhan air bersih pengungsi. Untuk pembersihan Kota Palu dan Donggala dan pemulihan akses jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat. Sementara itu, data BNPB Senin 8 Oktober menunjukkan 1.948 korban meninggal. Dari jumlah itu, Palu dengan jumlah angka meninggal tertinggi, 1.539 jiwa. Kepala BNPB William Rampangilei mengatakan proses tanggap darurat akan dihentikan pada 11 Oktober mendatang. Artinya, pada tanggal 11 Oktober itu proses evakuasi akan dihentikan. “Jadi nanti kita memasuki tahap transisi untuk lanjut ke pemulihan. Namun, pada masa transisi itu kita akan bicarakan evaluasi status tanggap darurat,\" ungkapnya.  Untuk korban yang tak sempat dievakusi, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah setempat. Apalagi informasi masih ada lima ribu orang dikabarkan hilang. “Evakuasi berat kita lakukan. Ini karena korban kita pastikan meninggal dan sudah mulai membusuk. Kalau kita paksakan ini bisa memberikan dampak kurang bagus kepada korban selamat, karena mayat yang membusuk sangat rentan memberi atau menimbulkan penyakit,\" katanya. William juga menambahkan, master plan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga telah disusun. Kementerian PUPR dan pemerintah daerah akan berkoordinasi untuk menata kembali daerah terdampak gempa dan tsunami. (HRM/FIN)

Sumber: