DPR Sarankan Alokasi Anggaran Dirjen Perhubungan Darat Lebih Besar

JAKARTA-Angkutan darat menjadi sarana transportasi yang paling dominan. Maka tak heran jika DPR menitikberatkan perhatian pada keselamatan angkutan darat. Anggaran yang tidak bertambah di Kementrian Perhubungan disarankan  agar dialokasikan lebih besar ke Dirjen Perhubungan Darat. Demikian saran DPR kepada Kemenhub.Pagu anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 untuk Kementerian Perhubungan yang sudah disetujui dipembahasan Komisi V senilai Rp41.554.917.000.000. Ini tinggal menunggu penetapan anggaran tersebut. Sesuai hasil rapat kerja dan rapat dengar pendapat (Raker dan RDP) bersama Komisi V termasuk sudah dibahas di tingkat Badan Anggaran (Banggar) RAPBN tahun 2019, untuk Kementerian Perhubungan memang sama sekali tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Fraksi Partai Gerindra meminta agar alokasi anggaran ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat harus lebih besar. Sebab, keamanan transportasi darat di Indonesia belum sepenuhnya aman padahal angkutan darat mendominasi semua angkutan yang ada di negara ini. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo kepada Fajar Indonesia Network/FIN (Radar Cirebon Group) menegaskan, alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan harusnya lebih difokuskan ke Dirjen Perhubungan Darat. Sebab, mayoritas angkutan di negara ini lebih didominasi oleh angkutan darat. \"Ketika dikakukan pembahasan di tingkat Komisi V, baik itu saat raker dan RDP, Fraksi Partai Gerindra sudah sering mengingatkan agar Direktorat Jendral Perhubungan Darat harus bisa menjamin keselamatan transportasi darat,\" jelas Bambang. Disebutkan, transportasi darat itu meliputi angkutan logistik maupun angkuta massal. \"Hampir 90 persen angkutan publik baik itu logistik dan angkutan massal di negara ini dilakukan oleh angkutan darat. Fakta di lapangan jelas menunjukkan bahwa angkutan logistik maupun angkutan massal selalu diawali dari darat. Kami sudah berkali-kali menyampaikan dalam setiap kali pertemuan dengan Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan keselamatan angkutan darat,\" tandasnya. Karena itu maka Fraksi Partai Geribdra mengusulkan agar Dirjen Perhubungan Darat bisa lebih diperhatikan karena hampir sebagia besar atau lebih dari 90 persen korban kecelakaan adalah dari angkutan darat. \"Sekali lagi kami mohon agar Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Darat supaya diberikan anggaran yang lebih besar dari Direktorat Jenderal lainnya. Jelas karena memang masih ada tugas-tugas berat yang harus diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Ini dipertegas dengan fakta dan fakta juga menunjukkan bahwa kecelakaan lebih banyak dialami oleh angkutan darat,\" tambah Bambang. Karena itu maka optimalisasi jembatan timbang harus segera dilakukan dengan baik. Sebab, jika jembatan timbang tidak dimanfaatkan maka kendaraan seenaknya saja melintas di jalan raya meski tonasenya melebihi dari yang ditentukan. Ini jelas mengakibatkan badan jalan menjadi rusak dan akibatnya pengguna angkutan yang akan menjadi korban lakalantas. \"Optimalisasi jembatan timbang harus segera dikakukan. Karena jika tidak maka sia-sia saja keberadaan jembatan timbang,\" tutupnya. (fin)

Sumber: