KPK Geledah Ruang Bendahara Golkar

Usut Aliran Dana PON Riau JAKARTA - Dugaan keterlibatan petinggi Partai Golkar dalam kasus suap anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 mulai diusut Komisi Pembeberantasan Korupsi (KPK). Puluhan penyidik KPK kemarin menggeledah ruang kerja Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Kasus PON Riau telah menjerat 14 tersangka dari bumi lancang kuning itu, termasuk Gubernur Rusli Zainal. Enam di antaranya sudah divonis bersalah. Namun pengembangan penyidikan kasus tersebut masih belum berhenti. KPK mengusut nyanyian Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau Lukman Abbas, yang menyebut adanya aliran dana ke politisi Partai Golkar di Senayan. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat petunjuk mengenai keterlibatan tersangka dalam kasus PON Riau. “Penggeledahan untuk mengetahui jejak tersangka RZ (Rusli Zainal, red), misalnya ada pertemuan,” kata Johan, kemarin. KPK telah memeriksa Setyo Novanto yang juga menjabat sebagai bendahara Partai Golkar dan Kahar Muzakir sebagai saksi untuk para tersangka kasus PON. Politisi Golkar lainnya, yakni Menko Kesra Agung Laksono (wakil ketua umum), juga pernah memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Peran Novanto dan Kahar terungkap dalam surat dakwaan KPK untuk persidangan dengan terdakwa Lukman Abbas. Kadispora Riau itu disebut pernah diajak Rusli menemui Novanto di Senayan. Pertemuan pada awal Februari 2012 itu dilakukan untuk membahas proposal tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp290 miliar. Lukman, yang oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Riau, telah divonis 5,5 tahun penjara, memperkuat informasi dalam dakwaan tersebut. Di persidangan, Lukman menyebut adanya permintaan penyediaan uang USD 1.050.000 atau sekitar Rp 9 miliar dalam pertemuan dengan Novanto. Usai pertemuan, Lukman mengaku diminta menemui Kahar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR. Namun ia hanya ditemui Acin, yang menurut Lukman adalah ajudan Kahar. Di situ Lukman mengaku menyerahkan uang USD800 ribu. Sedangkan sisa USD200 ribu, diakui Lukman diserahkan melalui dua orang dari konsorsium pelaksana proyek. Saat diperiksa sebagai saksi, baik Novanto maupun Kahar telah membantah keterangan Lukman. Namun, vonis majelis hakim pengadilan tipikor Pekanbaru memasukkan keterangan Lukman itu dalam putusannya. Kedatangan puluhan penyidik KPK ke gedung parlemen terjadi sekitar pukul 10.00 WIB, bersamaan saat dimulainya sidang paripurna. Para penyidik dengan sigap bergegas menuju lantai 12 gedung Nusantara I DPR RI. Lantai 12 merupakan tempat inti kegiatan Fraksi Partai Golkar, termasuk ruangan kerja Novanto dan Kahar. Para penyidik yang diperkirakan mencapai 20 orang terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menggeledah ruang 1.201, tempat Novanto. Sementara kelompok penyidik kedua menuju ruangan 1.216, tempat Kahar Muzakir berkantor. Tidak ada keterangan dari para penyidik. Sementara para wartawan dilarang masuk ke ruangan. Pintu masuk ruangan dijaga sejumlah penjaga Pengamanan Dalam Lingkungan (pamdal) DPR. Sekitar pukul 14.30 WIB, sejumlah penyidik membawa tiga kardus dan satu CPU dari ruangan Kahar. Para penyidik itu mendapat kawalan ketat polisi saat akan memasuki lift. Sekitar pukul 16.45 WIB, giliran para penyidik KPK yang menggeledah ruangan Novanto keluar menyelesaikan tugasnya. Sitaan yang dibawa penyidik dari ruangan Novanto lebih banyak. Berdasarkan pengamatan, sebanyak empat kardus coklat, satu kardus putih, satu tas besar warna coklat dan satu laptop dibawa oleh para penyidik. Penggeledahan tidak hanya dilakukan di ruang kerja Novanto. KPK juga menggeledah kantor PT Findomuda, sebuah perusahaan konsultan desain di kawasan Gandaria Tengah, Jakarta Selatan. “PT Findomuda itu milik saksi dalam kasus ini,” kata Johan. Kemarin, KPK mengurungkan rencana penggeledahan di rumah Rusli. Petugas KPK yang datang ke rumah tersebut sekitar pukul 15.30 mendapati kediaman Rusli di kawasan Pulau Panjang, Jakarta Barat, tidak berpenghuni. Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai menyatakan, Partai Golkar sepenuhnya menghormati proses hukum. Partai Golkar tidak melakukan langkah-langkah yang menghalangi KPK dalam penuntasan kasus. “Kita sepakat musuh utama korupsi. Siapa pun yang melakukan itu harus diproses,” ujar Yoris. Partai Golkar, kata Yoris, justru menjadi paling depan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Meski pada akhirnya, Partai Golkar akan mendapatkan pengaruh negatif jika hal itu terbukti. “Suka atau tidak pasti ada pengaruh,” tandasnya. Suap terkait pembahasan Perda PON Riau terungkap setelah pada 3 April 2012 KPK menangkap tujuh anggota DPRD Riau dan dua penyuap bersama uang rasuah Rp 900 juta, yang merupakan bagian dari komitmen Rp 1,8 miliar. Selain Rusli Zainal yang kasusnya tengah disidik, ada tujuh tersangka anggota DPRD Riau yang berkasnya hampir lengkap. Mereka adalah Adrian Ali dari Partai Amanat Nasional (PAN), Tengku Muhazza (Partai Demokrat), dan Turaoechman Asy\'ari (PDI-Perjuangan). Kemudian Abu Bakar Siddiq dan Zulfan Heri dari Partai Golkar, serta Syarif Hidayat dan Muhamad Rum Zein dari Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu, sudah ada kolega mereka yang dijebloskan ke bui. Mereka adalah M. Faisal Azwan dari Partai Golkar dan M. Dunir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah dijatuhi vonis empat tahun penjara. Sedangkan mantan wakil ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin dari Partai Amanat Nasional divonis empat tahun penjara. Dari sisi penyuap, Kadispora Riau Lukman Abbas divonis 5,5 tahun penjara. Sedangkan Manajer PT Pembangunan Perumahan Rahmat Syahputra dan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau Eka Dharma Putra sudah divonis masing-masing 2,5 tahun penjara. Setyo Novanto dan Kahar Muzakir sendiri hingga berita ini ditulis belum berhasil dikonfirmasi. Sejak ruang kerja mereka digeledah, wartawan telah menyanggong keduanya. Namun, mereka tak muncul. Saat dihubungi melalui telepon, keduanya juga tidak merespons. (bay/byu/sof/nw)

Sumber: