Polri Pastikan Situasi Kabupaten Nduga di Papua Sudah Pulih

JAKARTA-Polri memastikan kondisi dan situasi Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, kembali pulih pascatragedi penembakan. Sementara tim gabungan (TNI-Polri) terus melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal M Iqbal mengatakan tim gabungan terus bergerak pada zona merah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). “Wilayah itu sudah kita kuasai. Sekarang masih dilakukan pengejaran. KKB keji sekali, tak ada negosiasi. Kami tidak peduli apapun klaim maupun narasi yang mereka bangun,” terangnya usai pengukuhan Polda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) menjadi tipe A, Jumat (7/12). Sementara evakuasi 16 jenazah korban aksi KKSB dari Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, selesai. Jumat (7/12) korban sudah dievakuasi menggunakan helikopter TNI AD tiba di Timika. Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menjelaskan bahwa tujuh jenazah itu tiba di Timika sekitar pukul 09.00 WIT. “Semuanya langsung diotopsi,” imbuh pria yang akrab dipanggil Aidi tersebut. Berdasar hasil otopsi, Aidi menyampaikan bahwa diketahui semua jenazah dari Distrik Yigi merupakan pekerja PT Istaka Karya. Mereka ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak, luka serangan benda tajam, dan benda tumpul. Hasil otopsi sekaligus menegaskan kembali bahwa sudah ada 23 pekerja PT Istaka Karya berhasil ditemukan TNI-Polri. Di samping 16 pekerja yang sudah meninggal dunia, ada tujuh pekerja selamat. Sedangkan jumlah total pekerja PT Istaka Karya berdasar hasil koordinasi dengan perusahaan itu sebanyak 28 orang. Artinya masih lima orang belum ditemukan. Termasuk di antara mereka dua orang yang masih hilang dan tiga diduga sudah meninggal dunia. Seluruh jenazah sudah diserahkan kepada PT Istaka Karya dan masing-masing keluarga korban. Menggunakan pesawat milik TNI AU, Jumat sore semua jenazah diterbangkan ke Makassar dan Medan. Peristiwa pembantaian itu merupakan salah satu ledakan akibat banyaknya masalah tak terselesaikan di Papua. Namun, Polri belum memandang langkah penanganan perlu ditempuh dengan berbagai jalur, baik dialog dan militer. Terpisah Direktur Eksekustif Partnership of Advancing Democracy and Integrity M Zuhdan menuturkan, penyebutan KKSB oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah hanya menganggap kelompok itu sebagai pelaku kriminal dan separatisme. “Padahal, kriminalitas dan separatisme ini bermuara dari pendekatan politik yang salah,” ujarnya. Papua, lanjutnya, oleh pemerintah saat didekati dengan cara otonomi khusus. Namun, masalahnya otonomi khusus itu hanya dinikmati elit lokal di Papua. Padahal, di Papua banyak kelompok atau suku, yang kemudian malah tidak menikmati pembangunan. “Kesejahteraan itu tidak sampai ke mereka,” paparnya. Lalu, berbagai kebijakan pemerintah terkait investasi juga tidak berpihak terhadap rakyat Papua. “Semua seharusnya paham bahwa tanah di Papua itu merupakan tanah adat. Namun, dalam proses investasi hal tersebut tidak diakui. Yang sekarang masih juga bermasalah itu tambang PT Freeport. Ada tiga suku di lahan itu yang sampai sekarang tidak mendapatkan hak atas tanah adatnya yang dibangun tambang. Mereka hanya digusur,” tegasnya. Menurutnya, memang banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Namun, perlu diketahui pelanggaran HAM itu kebanyakan bermula dari masalah sosial dan kesejahteraan. “Yang akhirnya juga terkait politik,” paparnya. (tim/fin/ful)

Sumber: