Gedung Setda Ditempati Awal Tahun 2019

CIREBON-Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs H Asep Deddi MSi menginginkan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) ditempati awal tahun depan. Sebab, pemerintah kota telah melakukan pengaadaan interiornya. \"Ya awal tahun harus bisa ditempati, kita sudah mengadakan interiornya,\" ucap Asep kepada Radar Cirebon. Dia sendiri belum mengetahui hasil uji kelayakan gedung setda. Di mana Gedung itu, itu diuji juga oleh Politeknik Negeri Bandung (Polban). Hal ini untuk memastikan kembali agar gedung tersebut layak ditempati. Menurut Sekda, itu dilakukan sebagai data pembanding. Karena pihak Manajemen Konstruksi dari PT Bina Karya Utama juga melakukan uji kelayakan gedung. \"Supaya kita ada kepastian, ini baik juga untuk/ pembanding,\" tuturnya. Kedua hasil hasil uji kelayakan itu kabarnya sudah dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Namun sejauh ini, Asep belum mendapatkan laporan secara utuh. Termasuk ekspos yang dijanjikan. \"Itu ada di PU, untuk ekspoes dari polban juga, baru sepintas,\" sebutnya. Seperti diketahui, untuk meyakinkan bahwa pembangunan Gedung Setda layak ditempati, Pemkot Cirebon melalui DPUPR melakukan tes beton lagi. Padahal sebelumnya tes serupa telah dilakukan oleh Manajemen Konstruksi (MK) dari BUMN Bina Karya dan sudah ada hasilnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Gedung Setda, Pungki Hertanto mengatakan, uji tes yang dilakukan MK menggunakan alat manual, memang hasilnya bisa dipakai. Namun sebagai pembanding, tidak salah pihaknya kembali mengadakan uji tes. \"MK menggunakan alat hammer test, alat ini sudah lama dipakai untuk uji tes beton bangunan, metode ini bisa menghasilkan data yang dibutuhkan tentang kekuatan beton,\" kata Pungki, belum lama ini. Sebagai pembanding, pihaknya mengadakan kerjasama dengan unsur perguruan tinggi yakni Polban untuk mengujinya. Karena Polban telah memiliki alat uji yang lebih baru dan canggih dengan keakuratan yang tinggi. Kedua hasil tes ini akan saling memperkuat dan melengkapi. Anggarannya sudah disiapkan tinggal pelaksanaannya saja.  Kemungkinan Bulan Desember dari Polban sudah merapat ke Cirebon. \"Untuk ekspos sampai sekarang belum dilaksanakan, terakhir dari MK meminta kontraktor untuk memperbaiki beberapa item bangunan,\" jelasnya. Terkait anggaran yang belum terserap, pria yang juga Kepala Seksi Tata Bangunan DPUPR menjelaskan, ini terkait dengan belum dibayarkan sisa nilai kontrak sekitar Rp34 miliar dari nilai keseluruhan Rp86 miliar. (jml)

Sumber: