Proyek Trans Papua Dilanjutkan, Wiranto: Tak Ada Negosiasi!

JAKARTA - Sinyal negosiasi yang ditawarkan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua ditolak mentah-mentah oleh Pemerintah Indonesia. Tim gabungan TNI-Polri tetap pada misi awal, menyelamatkan korban yang masih tercecer Bukit Puncak Kabo maupun membersihkan kelompok kriminal yang disinyalir bercokol di pegunungan tengah Wamena. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, selain melakukan pembunuhan dengan keji, KKSB telah melakukan propaganda. Disinyalir menjadi skenario untuk tetap bertahan di zona merah yang menjadi kekuasaanya saat ini. “Tak ada negosisasi, tak ada gunanya menjawab klaim-klaim mereka,” tegas Wiranto, di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat, kemarin (11/12). Negara, sambung purnawirawan jenderal bintang empat itu, hadir untuk melindungi tumpah darah dan warga negaranya. “Biarkan saja apa kata mereka, saya tak peduli. Operasi penyelamatan terus dilanjutkan,” timpal Wiranto. Sejauh ini, dari data yang diterimanya, maka sudah diidentifikasi sebanyak 17 orang meninggal, ditembak dan dibacok. “Empat orang ditemukan selamat, empat orang lainnya masih dalam pencarian,” kata Wiranto. Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berjanji dalam waktu dekat pembangunan Trans Papua akan kembali dilanjutkan. Dua pekan lagi kita lanjutkan. “Sekarang sedang menunggu surat rekomendasi dari Panglima Kodam,” jelasnya. Proses pengerjaan di kawasan Wamena pegunungan tengah akan dilakukan pengawalan oleh TNI-Polri. “Pekerjaan sudah 70 persen. Para pekerja pun sebagian sudah berada di Papua. Tidak ada hambatan, faktor keamanan kita serahkan TNI-Polri,” ujar Basuki. Pada bagian lain, muncul kecurigaan adanya pihak asing disinyalir campur tangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan KKSB. Begitu pula dengan insiden penembakan puluhan pekerja Trans Papua di Distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua. Kecurigaan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri. “Kelompok ini sekarang berubah nama menjadi United Liberation Movement West Papua (ULMWP) berkedudukan di beberapa negara di luar negeri, salah satunya di Vanhatu, New York, Belanda, dan Inggris,” ungkapnya. Lebih lanjut, ditegaskan Kiki, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, apa pun risikonya Papua harus dipertahankan. “Apa pun resikonya itu harus dipertahankan,” tegasnya. Sebelumnya, Kabidhumas Polda Papua Kombespol AM Kamal mengatakan, senjata KKSB itu diperoleh dari berbagai sumber. Ada yang berasal dari luar negeri seperti Filipina, dan dalam negeri seperti Ambon. “Kalau dari lokal itu senjata bekas daerah konflik,” terangnya. Senjata-senjata itu bisa berada di tangan pemberontak karena ada banyak jalur tikus di Papua. “Polri berusaha keras untuk menyekatnya dengan patroli berkala. Tapi, yang menjadi masalah adalah kondisi geografis,” pungkasnya. (tim/fin/ful)

Sumber: