Rokhmin Langkahi KETUM

Bergerak tanpa Koordinasi, Dikecam Internal PDIP SUMBER– Munculnya wacana pemaketan Sunjaya dan H Tarmadi yang difasilitasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prof Dr Rokhmin Dahuri, menuai rekasi keras dari sejumlah kader internal. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Cirebon, Mustofa SH meminta Rokhmin agar tidak melangkahi kewenangan ketua umum DPP PDIP. Dengan pertemuan yang diatur Rokhmin dan dimunculkannya wacana menduetkan Sunjaya-H Tarmadi, seolah-olah rekomendasi sduah menjadi miliki kedua bakal calon tersebut. Bahkan, bisa disebut langkah Rokhmin over lap. “Saya menghormati Pak Rokhmin sebagai ketua DPP, tapi caranya jangan seperti ini. Ada mekanisme partai yang harus ditempuh,” tegas Mustofa, kepada Radar, Kamis (4/4). Menurutnya, berbicara pemaketan Sunjaya dengan H Tarmadi, bukan berdasarkan mengabungkan antara wilayah timur dan barat. “Cirebon ini wilayah satu kesatuan, tidak terjadi pemetaan wilayah seperti ini, kalau bicara paket ya paket,” terangnya. Melihat situasi sekarang ini, kata dia, apa yang dilakukan Rokhmin jelas menyalahi aturan. Sebab, dewan pimpinan cabang (DPC) dan dewan pimpinan daerah (DPD), semua dilangkahi. Padahal, dalam mekanisme sudah jelas diatur bahwa tahapannya dimulai dari penjaringan, penyaringan, surve, kemudian DPP mempertimbangkan untuk memberikan rekomendasi. Mustofa menegaskan, kedua bakal calon yang sudah merasa dipaketkan Rokhmin, jangan merasa besar kepala dulu. Sebab, sosialisasi pun masih belum maksimal. Apalagi membangun soliditas partai. “Tapi apa yang dilakukan ketiga orang ini membuat internal partai tidak kondusif,” tegasnya. Terkait kedekatan antara Rokhmin dan Tarmadi, Mustofa tidak mempermasalahkannya. Sebab, dia yakin ada mekanisme dan aturan yang membatasi ruang gerak tersebut. Dia juga meminta agar Sunjaya tidak terlalu over confidence. “Sunjaya adalah orang yang baru kemudian masuk ke PDIP untuk membangun komunikasi. jangan dengan cara seperti ini, terlalu ke pede tuh orang. Jangan kan anak ranting, internal PDIP saja belum semuanya menganal Sunjaya,” tandasnya. Namun, apabila nantinya Sunjaya-Tarmadi yang direkomendasi oleh DPP, pihaknya akan melaksanakan dan memenangkan PDIP di pilbup ke depan. Tapi, kalau sudah ada pemaketan dan dipublikasikan itu tidak dibenarkan. “Ini juga kan termasuk menutup diri PDI Perjuangan. Kita sebagai partai terbuka untuk menjaring cabup, tujuannya kan tidak demikian. Kita masih terbuka untuk berkoalisi kalau ini satu paket. Jadi ini sama saja dengan menutup diri, kalau ia dipaksakan mesin partai tidak jalan, mau apa nanti?” bebernya. Untuk menengani gejolak di internal partai, kata Mustofa, pihaknya, menyerukan dan mengingatkan kepada seluruh kader PDIP, simpatisan dan fungsionaris, bahwa DPP belum mengeluarkan rekomendasi calon bupati. Hal senada dikatakan, Wakil Sekretaris DPC PDIP, Aan Setiawan. Dia menuturkan, untuk menentukan calon harus berdasarkan survei di lapangan. Dari tujuh calon akan dilempar ke lapangan dan dilihat sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitasnya. Dari situ dapat ditentukan dan dibawa ke DPP untuk direkomendasikan sebagai cabup dan cawabup. “Sesuai dengan SK 0161 minimal dua calon bupati dan dua wakil bupati dibawa ke DPP. Sementara Pak Rokhmin sudah mendahului hal ini, ini apa-apaan. Seharusnya Pak Rokhmin itu tahu mekanisme partai,” tuturnya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin menegaskan, hingga saat ini rekomendasi belum turun. Sebab, harus melalui mekanisme partai, di mana DPC menampung calon-calon bupati kemudian dikirim ke DPD. Dari DPD kemudian dilakukan verifikasi dan dilanjutkan dengan survei independen dengan melihat elektabilitasnya. “Atas dasar itu DPD membuat sebuah analisa kajian dan dikirim ke DPP, dari disitu baru diputuskan siapa calon terbaik dari DPP dan itu mekanismenya, intinya harus mengikuti aturan,” ujarnya. Menurutnya, PDIP selama ini sudah solid, adapun utus-mengutus, ketua umum DPP PDIP harus melalui DPD terlebih dahulu. “Selama ini saya tidak diberi petunjuk oleh Ibu Mega, karena kami melalui prosedur,” tutupnya. (sam)  

Sumber: