FKDT Indramayu Berkomitmen Wujudkan Desa Bebas Buta Alquran

INDRAMAYU – DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Indramayu masa bakti 2018-2023 berkomitmen untuk mewujudkan program desa binaan bebas buta huruf Alquran. Komitmen ini sekaligus menjawab tantangan dari Irianto MS Syafiuddin (Kang Yance) yang dilontarkan pada saat acara pengukuhan pengurus baru FKDT, kemarin. Saat itu, Kang Yance yang juga pelopor Perda wajib belajar madrasah diniyah di Bumi Wiralodra menantang pengurus baru FKDT membuat program terobosan. Mantan bupati Indramayu dua kali periode itu yakin program desa binaan bebas buta huruf sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk belajar membaca dan mempelajari Alquran dengan baik, program desa binaan bebas buta huruf Alquran juga membina lingkungan masyarakat menjadi lebih agamis. Yance juga menjanjikan bonus bagi FKDT serta desa-desa yang melek baca tulis Alquran. “Tantangan yang disampaikan Kang Yance langsung kami respons. Menjadi prioritas dalam pembahasan program kerja FKDT,” kata ketua DPC FKDT Kabupaten Indramayu, Asfuri, Selasa (22/1). Menurut dia, program desa binaan bebas buta huruf Alquran yang diusulkan Kang Yance sejalan dengan tujuan FKDT dalam upaya mendukung Pemkab Indramayu meningkatkan SDM bidang keagamaan. Tidak hanya menyasar lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, tapi juga masyarakat di pelosok desa. Hanya saja, untuk mewujudkan program ini FKDT tidak bisa berjalan sendirian. Tetap harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Mulai dari Kantor Kemenag Kabupaten Indramayu, Pemkab melalui Bagian Kesra dan Agama serta Dinas Pendidikan untuk bersama-sama membahas rencana persiapan sampai indikator apa saja yang diperlukan dalam mewujudkan program desa binaan bebas buta huruf Alquran. Asfuri mengungkapkan, sejalan dengan rencana tersebut, FKDT juga memiliki sejumlah program kerja lain di antaranya peningkatan kompetensi guru-guru madrasah diniyah. Langkah ini dinilai perlu mengingat, masih ada guru madrasah yang hanya lulusan pondok pesantren atau bukan lembaga pendidikan keguruan. “Nantinya ada program penyetaraan atau dengan memberikan kesempatan para guru madrasah menempuh pendidikan keguruan bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di sini,” terangnya. (kho)

Sumber: