Pemprov Jabar Sediakan Empat Pintu Darurat Kesehatan untuk Membantu Warga
BANDUNG-Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, menjadi salah satu aspek prioritas dalam pembangunan Provinsi Jawa Barat. Sebab, kesehatan merupakan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, isu terkait problematika pelayanan dan pembiayaan kesehatan, menjadi menarik untuk dibahas dalam kegiatan Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat (Tepas) yang digelar di rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Jumat lalu (22/2). \"Curhat dari rakyat kali ini terbagi dua. Ada yang sifatnya sistemik, ada juga yang sifatnya kasuistik,\" ungkap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. \"Sistemik, misalnya ada yang curhat soal permasalahan BPJS, kemudian status perawat yang honorer. Kalau kasuistik, curhat masyarakat yang berhubungan dengan kedokterannya dan fisiologi, tentang penyakitnya langsung,\" katanya. Emil, panggilan gubernur, menyebut ada empat pintu darurat yang akan sangat responsif bila masyarakat membutuhkan akses cepat terkait kebutuhan pembiayaan, maupun penanganan kesehatan yang cukup urgen. Empat pintu tersebut di antaranya Jabar Quick Response (JQR), Komunitas Jabar Bergerak, Baznas Jabar, ada juga wecare.id (crowdfunding). \"Kami bentuk Jabar Quick Response (JQR), ternyata sangat dibutuhkan. Terbukti, laporan permohonan bantuan dan lain-lain, kurang lebih sudah 42 ribu aduan,\" katanya. Adapun Komunitas Jabar Bergerak, merupakan perkumpulan organisasi non pemerintah yang siap menolong warga Jawa Barat yang mengalami kesulitan di berbagai bidang secara mandiri atau tidak menggunakan APBD. Baznas Jabar, sebagai lembaga resmi pemerintah, siap juga menampung pengaduan dan memberi bantuan kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan kesehatan. “Ditambah platform crowdfunding, dari wecare.id, yang melakukan penggalangan dana secara digital,” imbuhnya. Di samping itu, Emil juga berharap, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meningkatkan pelayanannya hingga tercapai pelayanan yang \"zero complain\". “Kami menginginkan Posko BPJS ada di setiap rumah sakit untuk menampung pengaduan langsung dari pasien, bila ada,” harapnya. (jun)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: