Pejabat Eselon IIb Pemkab Kuningan Ikuti Uji Kompetensi

KUNINGAN - Puluhan pejabat eselon IIb yang menduduki posisi kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD), asisten daerah (asda) dan staf ahli bupati di lingkup Pemkab Kuningan bakal mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan jadwal, uji kompetensi puluhan pejabat tersebut mulai digelar di Hotel Horison, Panawuan, hari ini (11/3). Tim penguji sudah dibentuk dan beranggotakan lima orang dipimpin Sekda Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi. Anggota lainnya yakni Drs H Dadang Supardan MPd yang mengantongi sertikat sebagai asesor, Prof Yonatan dari Pemprov Jawa Barat, Prof Dr Indra dari Unpad serta psikolog Rika yang merupakan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon IIb di lingkup pemkab minus sekda dan Asda II Setda Drs H Dadang Supardan MPd digelar sebagai syarat dalam proses rotasi yang rencananya akan dilakukan oleh Bupati H Acep Purnama. Pihak Kemendagri dan Komisi ASN sendiri sebelumnya sudah memberikan rekomendasi untuk uji kompetensi. Dari hasil uji kompetensi ini nantinya akan kembali diajukan ke pemrpov serta Kemendagri. Jika tahapan ini sudah dilalui dan Kemendagri memberikan sinyal, maka bupati bisa menggelar rotasi di kalangan pejabat eselon IIb. Drs H Dadang Supardan MPd membenarkan rencana uji kompetensi bagi para pejabat eselon IIb sebagai syarat untuk bisa ikut rotasi. Semua pejabat baik kepala SKPD, asda maupun staf ahli bupati harus mengikuti uji kompetensi. “Ya uji kompetensinya akan mulai besok (hari ini, red) di Hotel Horison. Undangan untuk seluruh pejabat sudah disebar. Ini wajib diikuti oleh seluruh pejabat eselon IIb, termasuk yang mau pensiun. Saya sendiri tidak ikut uji kompetensi karena posisi saya sebagai bagian dari tim penguji. Selain saya dan pak sekda, tiga anggota tim penguji berasal dari pemprov, akademisi dan perwakilan Kemendagri,” jelas mantan Penjabat Sekda Kabupaten Kuningan tersebut. Uji kompetensi ini, kata Dadang, tidak hanya untuk pejabat eselon IIb yang karirnya di pemerintahan masih cukup lama, namun juga mereka yang sebentar lagi mau purna bakti. Khusus bagi pejabat yang akan segera pensiun, dalam uji kompetensi nanti lebih terfokus kepada pemberian motivasi oleh tim penguji. Berbeda dengan mereka yang karirnya masih panjang di mana aspek uji kompetensi teknis menjadi prioritas. “Kan ada teman-teman eselon IIb yang sebentar lagi pensiun, termasuk saya ini Desember nanti purna bakti. Nah, mereka yang akan pensiun ini lebih terfokus kepada pemberian motivasi, bukan ke urusan teknis. Ini sebagai bekal ketika teman-teman memasuki masa pensiun,” ujarnya. Dadang juga memaparkan, uji kompetensi ini sebenarnya bukan barang baru bagi jajaran pejabat pemkab. Dia merinci jika di tahun 2016 silam, uji kompetensi juga sudah dilakukan dan diikuti seluruh pejabat eselon IIb. Kemudian di tahun 2018, sejumlah pejabat eselon IIb yang mengikuti open bidding jabatan tinggi pratama (JPT) atau sekda harus melalui uji kompetensi. “Uji kompetensi ini bukan hal baru, sebab sudah sering dilakukan. Sehingga para pejabat juga sudah memiliki gambaran soal uji kompetensi. Saya merasa yakin, rekan-rekan sudah terbiasa dan tak masalah kalau harus uji kompetensi. Pak Ridwan, Pak Taufik, Pak Agus Sadeli, Pak Ucu, Pak Ukas dan Pak Deni sudah uji kompetensi ketika open bidding sekda, tapi kan harus tetap ikut lagi uji kompetensi yang sekarang,” katanya. Soal uji kompetensi dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Drs Apang Suparman MSi. Pria bertubuh tinggi besar itu mengaku sudah mendapatkan undangan untuk mengikuti uji kompetensi. Bahkan dirinya mendapat nomor urut pertama sebagai peserta uji kompetensi. “Ya memang hari Senin saya harus ikut uji kompetensi. Undangannya sudah saya terima, dan saya mendapat nomor urut satu. Jam delapan pagi sudah harus berada di lokasi uji kompetensi. Dan ini juga bukan yang pertama saya ikuti, karena sebelumnya juga pernah ada uji kompetensi. Semoga saja dalam pelaksanaannya nanti lancar,” sebut Apang. (ags)

Sumber: