Hatta Jadi Plt Menkeu

JAKARTA– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya secara resmi memberhentikan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Keputusan tersebut menyusul tugas baru Agus Marto sebagai Gubernur Bank Indonesia yang sudah menjalani fit and propers test dan disetujui DPR. Pemberhentian dengan hormat Agus Marto dari Menkeu Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2013 yang ditandatangani SBY pada 18 April 2013. Selanjutnya, SBY menunjuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas (Plt) Menkeu. Tugas baru untuk Hatta sebagai Plt Menkeu itu berdasarkan Keppres Nomor 45/M Tahun 2013 yang diteken SBY, kemarin (19/4). Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan, penunjukkan Hatta sebagai Plt Menkeu sudah melalui pertimbangan matang. Salah satunya berkaitan dengan kebijakan fiskal yang menjadi domain Menkeu dan kebijakan makro ekonomi yang menjadi urusan Menko Perekonomian. ”Tentu harapannya, dua hal yang saling berkaitan tersebut bisa berjalan lebih sinergis. Ini juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur,” kata Firmanzah kepada Jawa Pos. Sinergi itu diharapkan mendukung jalannya pembangunan proyek infrastruktur yang saat ini sedang banyak digarap sehingga rampung sesuai target. Dengan alasan itu, lanjut dia, rangkap jabatan yang dijalani Hatta tidak akan menjadi persoalan. Firmanzah juga menyebut, rangkap jabatan seperti itu pernah terjadi di era KIB jilid satu. Hanya saja, saat itu posisinya berkebalikan. Yakni saat Menkeu Sri Mulyani menjadi Plt Menko Perekonomian mengisi pos yang ditinggalkan Boediono. Lantas, sampai kapan Hatta menjadi Plt Menkeu? Firmanzah mengaku tidak bisa memastikan apakah Hatta menjadi Plt Menkeu hingga habis masa KIB jilid dua atau akan segera ada Menkeu yang definitif. ”Saya tidak bisa pastikan. Yang jelas, sejak keppres ditandatangani, tugas Menkeu dijalankan Pak Hatta,” kata mantan dekan fakultas ekonomi Universitas Indonesia itu. Firmanzah menolak jika disebut selama ini antara Hatta dan Agus Marto sering berseberangan dalam kebijakan tertentu. ”Sebagai dinamika itu wajar,” katanya. Pria kelahiran Surabaya itu menegaskan, dengan Hatta menjabat Menko Perekonomian dan Plt Menkeu, maka koordinasi, komunikasi, dan sinergi kebijakan makro dan fiskal bisa berjalan lebih baik. Sementara itu, Hatta Rajasa menilai bahwa rangkap jabatan sebagai menko perekonomian dan menteri keuangan merupakan hal yang normal. \'Saya ini jadi Plt sudah sering sekali, di (Kementerian) PU dan (Kementerian) BUMN. Dulu waktu Pak Mustafa (Mustafa Abubakar, red) sakit, saya Plt juga di situ,\' ujarnya kepada wartawan di sela rapat koordinasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Denpasar, Bali, kemarin. Hatta juga memastikan bahwa dirinya tidak akan merangkap jabatan menteri keuangan hingga akhir pemerintahan Presiden SBY pada 2014 mendatang, melainkan hanya untuk mengisi kekosongan sebelum pejabat baru menteri keuangan definitif ditunjuk. \'Jadi, saya nggak lama menjabat (Plt Menkeu),\' katanya. Menurut Hatta, sebagai Plt menteri keuangan, dirinya diminta Presiden SBY untuk memperbaiki proses anggaran di Kementerian Keuangan agar tidak banyak lagi hambatan dalam pencairan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). \'Tentu, governance (tata kelola) harus dijaga,\' ucapnya. Sebagaimana diketahui, selama menjabat sebagai menkeu, Agus Martowardojo dikenal sangat tegas dalam hal pencairan anggaran. Mantan dirut Bank Permata dan Bank Mandiri ini tak segan-segan memblokir anggaran Kementerian/Lembaga jika dinilai belum memenuhi kelengkapan syarat. Sejak kemarin, Agus berada di Washington, AS, untuk mengkuti agenda pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF). Lalu, siapa calon menteri keuangan definitive? “Itu orang-orang yang sudah dibahas di media,” ujarnya singkat. Sebagai gambaran, beberapa nama yang disebut calon kuat pengganti Agus Martowardojo adalah Gubernur BI Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Chatib Basri. Ada pula beberapa pejabat Kementerian Keuangan seperti wakil menkeu Mahendra Siregar dan Anny Ratnawati, serta Dirjen Pajak Fuad Rahmany. Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Golongan Karya Nurul Arifin mengaku prihatin dengan fakta adanya jabatan menteri yang dirangkap. Menurut Nurul, kebijakan itu kontraproduktif menutup kesempatan tokoh lain untuk menjalankan tugas negara. \"Apa memang tidak ada orang lain yang mampu menjadi bendahara negara,\" ujar Nurul dengan nada bertanya. Menurut Nurul, jabatan yang dirangkap Hatta sangat strategis. Apalagi, saat ini adalah momen yang mendekati kampanye pemilu legislatif. \"Rasanya untuk menghindari conflik of interest dan praduga negatif, alangkah baiknya jika pemimpin pemerintahan ini dapat menunjuk orang lain,\" ujar Nurul. Menurut Nurul, situasi ini hampir sama saat menjelang pemilu 2009 lalu. Jabatan plt itu justru dijabat hingga akhir masa pemerintahan. \"Dua jabatan yang saling mengait dan kekerabatan yang kuat, bukanlah cara terbaik untuk bekerja dengan obyektif,\" tandasnya. (dyn/fal/owi/bay)

Sumber: