Pemerintah Berlakukan Dua Harga BBM Bersubsidi

JAKARTA – Rencana kenaikan BBM sudah lama disampaikan pemerintah, namun hingga kini kepastian itu terus diulur. Pemerintah berdalih lamanya pengambilan keputusan tentang kenaikan itu, karena memperhatikan banyak sendi kehidupan. Sejumlah skenario kini sedang disiapkan. Khususnya, terkait kompensasi untuk rakyat miskin. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, dengan kebijakan dua harga yang sedang didalami saat ini, potensi inflasi akan mencapai sekitar 0,5 persen. Tingkat inflasi tersebut, menurut dia, yang akan akan di-cover untuk rakyat miskin. ”Jadi si miskin tidak kena dampak, itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan,” kata Jero di Cibubur Jumat (19/4) malam. Kompensasi itu, lanjut dia, di antaranya akan disalurkan melalui pemberian beasiswa. Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pemberlakuan dua harga bbm bersubsidi. Yakni untuk motor dan angkutan umum tetap Rp4.500 per liter, sedangkan untuk kendaraan pribadi roda empat Rp6.500 per liter. Menurut Jero, dengan kebijakan pengendalian dua harga tersebut, konsumsi BBM diprediksi volumenya hanya akan mencapai 48,5 juta kilo liter. Sementara dengan model harga saat ini kuota volumenya dapat mencapai 53 juta kilo liter. Selisih tersebut akan menghasilkan potensi penghematan anggaran Rp21 triliun. Di sisi lain, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter. ”Semuanya sedang kami matangkan, kalau mau cara tradisional sih gampang, tinggal naikin harga, tapi rakyat akan menjerit,” ucapnya. Lantas, kapan kepastian akan naik? ”Presiden yang pegang tanggalnya, saya yakin rakyat Indonesia mengerti itu,” kata politisi Partai Demokrat tersebut. Jero memastikan proses menaikkan harga BBM nantinya tidak akan berbelit-belit. Pasalnya, menurut dia, kebijakan tersebut tetap bisa diambil tanpa perlu mendapat persetujuan bahkan bertemu sekalipun dengan parlemen. Jero menegaskan, kalau pihaknya hanya akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian terkait rencana menaikkan harga BBM. Koordinasi itu sehubungan dengan potensi penyelewengan BBM subsidi yang muncul pasca penerapan kebijakan. ”Ada orang nyelundup langsung tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,” katanya sekaligus memberi peringatan. Di tempat terpisah, Bank Indonesia (BI) sudah mengkaji dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan harga atau inflasi memang tak bisa dihindarkan dari kebijakan penyesuaian harga BBM. “Tapi, dampaknya hanya short term (jangka pendek, red), sementara saja,” ujarnya. Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung pada kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah. Jika harga BBM subsidi dinaikkan untuk semua jenis kendaraan, maka inflasi akan cukup tinggi. “Tapi, jika kenaikan diberlakukan pada segmen tertentu, misalnya mobil pribadi, maka dampak inflasi bisa lebih rendah,” katanya. Meski demikian, kata Perry, inflasi yang hanya sementara itu bisa terwujud dalam kenaikan harga yang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk meminimalisasi dampaknya pada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. “Ini kelompok yang rentan,” katanya. Perry menambahkan, meski ada ancaman inflasi, pemerintah harus merombak kebijakan subsidi BBM yang selama ini sudah sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Secara jangka panjang, ini akan baik bagi perekonomian,” ucapnya. KELANGKAAN SOLAR BERLANJUT Sementara, kelangkaan solar masih berlanjut di sejumlah daerah. Aktivitas masyarakat cukup terganggu gara-gara bus dan truk kesulitan mendapatkan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Antrean di sejumlah SPBU juga mengakibatkan kemacetan. SPBU sepanjang jalur pantura mengalami antrean luar biasa. Mulai dari Indramayu, Cirebon, sampai ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puluhan kendaraan, terutama truk dan bus antarkota, terlihat mengular. Bahkan, antrean meluber ke jalan raya sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Rata-rata SPBU yang lain sudah kehabisan stok solar bersubsidi. Petugas kepolisian pun turun ke jalan untuk mengatur para pembeli. Sebab, sejumlah sopir terlihat tidak sabar dan nekat menerobos antrean. Para sopir kecewa karena sudah mengantre berjam-jam tetapi belum bisa mendapatkan solar. Mereka bertambah kecewa karena pembelian solar dibatasi hanya Rp150-200 ribu. Meski demikian, mereka rela antre berjam-jam daripada harus berputar-putar mencari SPBU yang menyediakan solar. Mengingat, persediaan bahan bakar di tangki kendaraan semakin tipis. Zainal, sopir truk asal Surabaya, mengaku kesulitan mendapatkan solar di sepanjang perjalanan pulang dari Jakarta. Karena banyak SPBU yang kehabisan stok, dia rela mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar. \"Apalagi, dengan adanya kebijakan hanya boleh membeli Rp150 ribu, pasti tidak cukup,\" keluhnya. Sekali jalan dia mengaku, membutuhkan solar senilai sekitar Rp600 ribu. Joko Susanto, salah seorang operator SPBU Rejosari, Kendal mengatakan, saat ini pasokan solar dari Pertamina hanya 8.000 liter. Padahal, sebelumnya, permintaan berapa pun dilayani. Pasokan 8.000 liter tersebut akan habis kurang dari empat jam sehingga pembelian terpaksa dibatasi. \"Kalau tidak dibatasi, banyak yang tidak dapat jatah. Ini dibatasi saja masih ada yang tidak kebagian. Kendaraan truk besar maksimal Rp200 ribu, sedangkan mobil kecil maksimal Rp150 ribu,\" jelasnya. Untuk mengantipasi hal itu, petugas kepolisian meminta sebagian sopir yang masih mempunyai cadangan solar melanjutkan perjalanan. Selain untuk mengurangi kemacetan, beberapa SPBU sudah mendapatkan pasokan dari Pertamina. Misalnya, SPBU di jalan lingkar Kaliwungu dan SPBU Kebonadem. Di Ponorogo, kelangkaan solar kian parah. Antrean kendaraan di beberapa SPBU lebih dari satu kilometer. \"Kami sudah berusaha maksimal. Tapi, kebijakan BBM itu kewenangan pemerintah pusat,\" terang Wakil Bupati Ponorogo Yuni Widyaningsing, kemarin (20/4). Pihaknya selama ini sudah berulang-ulang menyurati Pertamina Depo Madiun. Bahkan, pihaknya mendatangi langsung depo untuk meminta tambahan solar. Hanya, hingga kini kuota solar ke wilayah Ponorogo tidak ditambah. \"Memang belum ada hasilnya. Tapi, kami akan tetap berusaha terus,\" katanya. Di Banyuwangi, kelangkaan solar juga belum teratasi. Hingga kemarin (20/4), stok solar di sejumlah SPBU masih kosong. Begitu pasokan solar tiba, antrean kendaraan di SPBU tidak bisa terelakkan. Misalnya, yang terjadi di SPBU Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, kemarin siang. Puluhan kendaraan roda empat berbagai jenis, seperti truk, mobil, dan bus, mengantre untuk mengisi solar. Antrean tersebut berlangsung hingga berjam-jam. Antrean itu mengakibatkan ruas jalan poros Gambiran-Genteng macet. Halaman SPBU tersebut tidak mampu menampung banyaknya kendaraan yang antre. Puluhan kendaraan pun terpaksa antre hingga badan jalan. (qb/aad/mg1/ton/dhy/isd/jpnn/c4/c1/bay/sof)

Sumber: