Cegah Peredaran Narkoba, BNN Tes Urine Hakim

CIREBON-Para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Cirebon menjalani tes urine di Ruang Sidang Garuda PN Cirebon Jl Dr Wahidin Sudirohusodo, Kamis (28/3). Seluruh pegawai atau sebanyak 59 orang mulai dari ketua pengadilan, wakil ketua, para hakim, panitera hingga pegawai honorer tak luput dari kegiatan yang dilaksanakan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cirebon tersebut. Wakil Ketua PN Cirebon Edi Junaedi mengatakan tes urine sebagai upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan lembaga peradilan. Selain itu, tes urine juga merupakan tindaklanjut perintah dari surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI. “Di mana diperintahkan setiap satker/seluruh pengadilan negeri di seluruh Indonesia melaksanakan tes urine untuk pegawainya dari pimpinan sampai ke bawah. Tanpa terkecuali,” ujarnya. Dikatakan Edi, tes urine juga merupakan komitmen PN Cirebon mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), menurutnya, sudah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ditambahkan Edi, tes urine bukanlah hal baru bagi PN Cirebon. Tahun lalu, pihaknya juga melaksanakan hal serupa. Tahun lalu, hasil tes urine seluruhnya negatif atau tidak ada yang terbukti menyalahgunakan narkotika. “Kalau hasil dari tes urine hari ini (kemarin, red) belum keluar,” tuturnya. Kasubbag Umum BNN Kota Cirebon Momod Suhendar menyebutkan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Cirebon dapat dikatakan mengkhawatirkan. Meski tahun ini pihaknya belum mengungkap kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, namun banyak warga yang datang untuk rehabilitasi. “Kalau melihat perkembangan sesuai apa yang telah kami laksanakan, disinyalir di Kota Cirebon ini pengguna narkotika cukup banyak,” ujar Momod. Kendati begitu, selama ini pihaknya belum menemukan kasus peredaran maupun penyalahgunaan narkotika yang dilakukan ASN. Setidaknya sejak tahun 2013 lalu, atau sejak BNN berdiri. “Kalau dari PNS tidak ada, kebanyakan masyarakat awam. Alhamdulillah dari kalangan PNS tidak ada yang diduga atau disinyalir ada penyalahgunaan,” ungkap. (day)

Sumber: