Pemerintah Tinggalkan Opsi Dua Harga

Presiden Umumkan Kenaikan BBM Hari Ini JAKARTA - Pemerintah tampaknya masih plin plan menentukan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang paling tepat. Setelah memberikan sejumlah indikasi bakal menerapkan dua harga BBM, pemerintah kini kembali berganti haluan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya lebih cenderung pada menaikkan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan alias satu harga. \"Mengerucut pada satu harga, bukan dua harga,\" jelas Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (29/4). Hal tersebut tidak dibantah Menteri ESDM Jero Wacik. Menurut Jero, opsi dua harga BBM terlalu merepotkan dari segi operasional. Di samping itu, opsi tersebut juga mendapat kritik dari banyak pihak, di antaranya para kepala daerah. \"Banyak komentar dua harga kok repot. Saya sampling banyak gubernur usul lebih praktis satu harga. Dari DPR juga keberatan dengan dua harga itu,\" jelas Jero di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Karena itu, Jero mengakui saat ini opsi pemerintah bergulir pada opsi satu harga BBM. Namun, diupayakan harga yang ditetapkan bakal berkisar di bawah Rp6.500. Sebab, Presiden meminta jangan sampai kebijakan satu harga tersebut bakal menyulitkan rakyat kecil. \"Jadi kemungkinan satu harga sesuai keinginan masyarakat dan di bawah Rp6.500,\" ujarnya. Ketika disinggung jika pemerintah tampak ragu-ragu dalam menetapkan kebijakan subsidi BBM, Jero membantah. Dia menegaskan pemerintah memikirkan banyak pertimbangan terkait kebijakan subsidi BBM. Sebab, pemerintah mengutamakan proteksi bagi rakyat miskin. Karena itu, pemerintah memikirkan bentuk kompensasi bagi rakyat. \"Kita hitung berapa inflasi. Kalau inflasinya lumayan harus diyakinkan proteksi kepada rakyat miskin. Kompensasi harus jelas, apa saja, berapa dalam bentuk apa. Ada bentuk raskin, PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan sekolah beasiswa miskin, itu ditambah. Harus ada. Kalau tidak rakyat miskin tidak terlindungi. Presiden minta sepanjang yang miskin terlindungi, maka kita lakukan,\" tegasnya. Jero melanjutkan, Presiden SBY sendiri yang akan mengumumkan kebijakan harga BBM. Menurut rencana, SBY akan mengumumkan pilihan pemerintah terhadap opsi pengendalian subsidi BBM dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Nasional yang berlangsung hari ini. \"Presiden akan mengumumkan opsi kenaikan harga BBM tersebut pada saat menghadiri Musrenbang Nasional di Jakarta, besok (hari ini),\" ujarnya. Hal tersebut dibenarkan Menko Perekonomian Hatta Radjasa. Dia menekankan, SBY akan mengumumkan kebijakan subsidi BBM yang terbaru. Kemungkinan besar, kebijakan yang akan diumumkan mengarah pada opsi satu harga BBM. Sebab, dari beberapa aspek, kebijakan satu harga BBM memiliki banyak kelebihan dibanding dua harga. \"Kita memang sedang mendalami satu harga itu, karena memang dua harga itu sebetulnya terbaik, tapi secara operasional sulit sekali. Dan juga SPBU juga menghendaki satu harga, pandangan masyarakat juga seperti itu. Hanya memang kita harus hati-hati, harus terukur betul dari sisi inflasi bagaimana kita mengatasi masyarakat yang terkena dampak, ini semua harus dihitung dengan matang,\" ujar Hatta saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. BBM NAIK, SUBSIDI HEMAT RP30 T Sementara, munculnya berbagai opsi kebijakan subsidi BBM membuat Kementerian Keuangan ikut sibuk mengkalkulasi potensi penghematan berbagai opsi yang muncul. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan opsi terbaru yang mengerucut pada kenaikan harga untuk seluruh jenis kendaraan, Kementerian Keuangan sudah menghitung potensi penghematannya. “Potensinya di atas Rp30 triliun,” ujarnya kemarin (29/4). Menurut Bambang, dengan kenaikan untuk semua kendaraan, potensi penghematan memang akan lebih tinggi dibandingkan jika kenaikan harga hanya pada mobil pribadi yang sekitar Rp21 triliun. “Dengan asumsi kenaikan harga untuk seluruh kendaraan, tidak sampai ke Rp6.500 (per liter, red),” katanya. Selain potensi penghematan lebih besar, lanjut Bambang, implementasi kenaikan harga untuk seluruh kendaraan juga lebih simpel. “Kalau twin price (dua harga, red), kemungkinan bocor,” ucapnya. Bagaimana dengan inflasi? Bambang mengakui, potensi inflasi akan lebih tinggi jika kenaikan harga berlaku untuk seluruh kendaraan. Namun, dia memproyeksi imbasnya tidak akan lama. “Dampaknya temporer saja, tiga bulan pertama (setelah harga naik, red),” ujarnya. Karena itu, menurut Bambang, pemerintah harus segera memutuskan opsi yang akan diambil dan menjalankannya. Selain untuk memperbesar potensi penghematan, juga untuk meredam spekulasi yang bisa mendorong naiknya harga barang dan jasa. “Sebaiknya Mei sudah berlaku,” katanya. Kenapa Mei? Bambang mengatakan, Mei masih merupakan periode panen raya, sehingga tekanan inflasi bahan pangan akan lebih jinak. “Setelah itu (Mei, red) akibat ke inflasi akan lebih berat dan saving (penghematan, red) akan lebih kecil,” ucapnya. (ken/owi/bil)

Sumber: