Pj Bupati Evaluasi Semua Pejabat Struktural

CIREBON-Pengelolaan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon harus lebih baik. Pasalnya, banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Perlu pejabat kompeten yang mampu menguasai persoalan. Penjabat Bupati Cirebon, Dr Ir Dicky Saromi MSc mengaku, pihaknya kini tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh jabatan struktural yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Tujuannya, supaya mereka bisa bekerja sesuai kompetensi dan kemampuannya. “Jadi, para aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan struktural haruslah dijabat oleh orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik. Dan mempunyai kemampuan di bidang yang mereka jabat,” ujar Dicky kepada Radar Cirebon, (10/4). Yang jelas, kata Dicky, di tahun 2019 ini, pengelolaan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih baik lagi. Jauh dari kejadian-kejadian tahun 2018. “Tantangan sekarang sangat kompleks, tidak linier lagi. Karena itu, orang-orang yang saat ini mempunyai jabatan, harus mampu melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab yang lebih memberikan kinerja yang bagus,\" terangnya. Dia mengungkapkan, dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) 2018 lalu, ada yang turun ada juga yang naik. Tapi, kalau dilihat dari indikator seperti IPM terdapat kenaikan. Kemudian dari angka kemiskinan hampir dua persen turun. Dan dari laju perekonomian angka masih tetap 5,05 persen. \"Ada juga yang turun seperti kualitas infrastruktur jalan. Dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita serahkan saja apa yang sudah kita capai ke dewan. Karena ada juga faktor-faktor eksternal yang ikut mempengaruhi kinerja,\" paparnya. Lebih lanjut Dicky menyampaikan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar Rp569,157 miliar, terealisasi sebesar Rp584,810 miliar atau tercapai 102,75 persen. Capaian itu, dari penerimaan pajak daerah sebesar 109,42 persen, sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar 92,32 persen. \"Dan dari penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat direalisasikan sebesar 100,02 persen dan lain-lain PAD yang sah 100,40 persen,\" ungkapnya. Sementara yang tidak memenuhi target seperti dana perimbangan dari target Rp2,105 triliun terealiaasi sebesar Rp2.070 triliun atau mencapai 98,32 persen. “Artinya, belum melampaui target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (sam)  

Sumber: