Sesalkan Ada SMP Pakai UNKP, Al Muqoddas Beralasan karena Keterbatasan Infrastruktur

CIREBON-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sangat menyayangkan masih ada satu SMP di Kabupaten Cirebon yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). SMP tersebut adalah SMP Al Muqoddas yang beralamat di Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber. SMP Al Muqoddas ini disinyalir merupakan satu-satunya SMP di wilayah tiga Cirebon yang masih melaksanakan UNKP, sedangkan SMP lainnya sudah melaksanakan UNBK, walaupun menumpang ke sekolah lain. Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Setiyanto usai meninjau UNBK di SMPN 1 Sumber kepada Radar Cirebon mengatakan, pelaksanaan UNBK di Kabupaten Cirebon berjalan sangat lancar. “Di Kabupaten Cirebon kami datang ke SMPN 1 Sumber untuk tiga sesi, tidak ada kendala apapun. Pesertanya 412 siswa untuk SMPN 1 Sumber, satu tidak ikut karena memang dari USBN tidak ikut,” ujarnya, kemarin. Setianto mengakui, masih ada satu SMP di Kabupaten Cirebon yang masih melaksanakan UNPK dengan alasan keterbatasan infrastruktur. Pihaknya sudah meminta agar semua SMP bisa melaksanakan UNBK. “Kami dari pusat sudah mengimbau kalau bisa sudah 100 persen. Kalau memang kepala sekolahnya tidak melaksanakan, itu kan nantinya tanggung jawabnya di pemerintah daerah ya. Diusahakan untuk selanjutnya sudah UNBK semua,” ungkapnya. Terpisah, Direktur Ponpes Al Muqoddas Dimas Sawbil Haqqi kepada Radar Cirebon mengatakan, pihaknya mengakui banyak yang menanyakan SMP Al Muqoddas yang tidak melaksanakan UNBK. “Banyak yang mempertanyakan kenapa Al Muqoddas melaksanakan UNKP karena kaitannya dengan fasilitas. Yakni berupa penyediaan komputer. Dalam artian, kami belum sanggup untuk menyediakan unit komputer sejumlah siswa, sehingga belum bisa melaksanakan UNBK,” jelasnya. Dimas pun mengakui, bahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mendesak bahwa sekolahnya segera melaksanakan UNBK. “Ada masukan dari Dinas. Memang ya sudah tidak usah sejumlah siswa, tetapi setengahnya saja dibuat shift, sesion satu, dua dan tiga. Nah kami kurang setuju dengan itu. Begitupun dengan pengasuh pondok tidak setuju kalau dibagi persesi itu dinilai kurang serius. Kami ingin satu sesi ya semuanya gitu,” imbuhnya. Pihaknya menerima berbagai masukan agar pihaknya bisa menyelenggarakan UNBK. “Ada juga masukan untuk bisa mengikuti UNBK, tetapi di tempat yang lain menggabung atau numpang ke sekolah lain. Sebenarnya itu bisa kami turuti. Cuma kita lihat lingkungan banyak yang tidak paham akan hal ini. Kita ini kan pondok pesantren anak-anak itu wajib 24 jam di pesantren. Nah tatkala setiap hari kita harus keluar harus menebeng dengan yang lain, itu ada sesuatu yang masuk ke mereka lingkungan yang bukan pesantren. Kita khawatirkan masuk kepada mereka hal-hal yang negatif,” tuturnya. Karena belum ada aturan resmi yang mewajibkan UNBK, sehingga menjadi alasan mendasar pihaknya tidak melaksanakan UNBK. Kalau misalkan ada pelarangan dari pemerintah, maka pihaknya akan taat dan patuh melaksanakan itu. Namun pihaknya tahun depan berencana akan melakukan UNBK. “Insya Allah tahun ini terakhir dan tahun depan laksanakan UNBK,” ungkapnya. Dimas menjelaskan, saat ini ada sekitar 51 siswanya yang mengikuti UNKP. Jumlah siswa 51, 30 siswa dan 21 siswi yang dibagi 3 ruang kelas UNKP. Terkait distribusi soal, pihaknya langsung mengambil di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Langsung mengambil dari kantor pos di Bandung bersama Disdik dan Kepolisian. Dimas mengakui, UNKP memang jauh lebih repot ketimbang pelaksanaan UNBK. Kaitannya dengan pengumpulan lembar jawaban, harus dikumpulkan langsung di Disdik Provinsi tiap hari. “Kami satu-satunya sekolah yang UNKP di wilayah III Cirebon,” pungkasnya. Terpisah, Kadisdik Kabupaten Cirebon, Drs H Asdullah Anwar mengakui, untuk pelaksanaan tahun ajaran sekarang, ada satu sekolah yang belum bisa melaksanakan UNBK karena satu dua hal. “Kalau untuk SMP Negeri semuanya sudah UNBK. Untuk swasta tinggal satu sekolah yang belum UNBK. Sekolah yang bersangkutan saat ini sudah membuat surat pernyataan jika tahun depan harus melaksanakan UNBK,” ujarnya. Padahal menurut Asdullah, pihaknya sudah memberikan kemudahan dan siap memfasilitasi sekolah tersebut, namun pihak sekolah beralasan belum siap. “Alasannya begitu, ini pertama kali ujian. Sekolah swastanya ada di Sumber. Saya sudah informasikan hal ini ke pihak provinsi. Dari sana minta ada pernyataan agar tahun depan sudah melaksanakan UNBK,” imbuhnya. (den/dri)

Sumber: