Pertengahan Mei Sertifikasi Cair

Sekitar 127 Guru PNS Belum Kirimkan Data CIREBON– Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon memberikan kabar gembira bagi para guru. Pertengahan Mei ini, tunjangan sertifikasi guru sudah bisa dicairkan ke rekening masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Anwar Sanusi SPd MSi mengatakan, dana sertifikasi sedang diproses untuk kemudian dicairkan. Dikatakan, untuk guru sertifikasi tingkat SD dan SMP, operator sekolah diwajibkan mengisi data di Data Pokok Pendidik (dapodik) sekolah masing-masing. Namun, sejak diimbau pada sebelum Agustus 2012, banyak sekolah yang belum mengisi data dapodik. Di antaranya SMPN 2 Kota Cirebon. Bahkan, saat sosialisasi dan pembinaan operator di aula BK-Diklat Kota Cirebon, Kepala Sekolah SMPN 2 yang juga Ketua PGRI Kota Cirebon, Djodjo Sutardjo MM, tidak hadir. “Saya mempertanyakan itu. Antara PGRI dan disdik harusnya berkoordinasi. Terlebih, ketuanya Kepala sekolah di lingkungan kami,” ujar Anwar Sanusi. Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar (dikdas) Disdik Kota Cirebon, Drs Nurazim ZA. Menurutnya, Disdik Kota Cirebon menyangkal tudingan yang menyebutkan Disdik tidak serius. Selama ini disdik telah melakukan langkah proaktif dalam usaha mencairkan dana sertifikasi guru. Selama ini pula, untuk guru tingkat TK, SD dan SMP yang mendapatkan sertifikasi, nasibnya dimulai dari Data Pokok Pendidik (dapodik). Menurutnya, sejak sebelum Agustus 2012, Disdik sudah menghimbau untuk operator sekolah segera memasukan dapodik. Namun, sampai Agustus 2012 dapodik belum juga lengkap. Atas dasar itu, disdik memanggil seluruh operator dapodik untuk menjelaskan tata cara melaksanakan dapodik. Setelah itu, data di dapodik belum juga muncul signifikan. Melihat gelagat ini, lanjutnya, disdik kembali mengundang seluruh operator SD dan SMP untuk diberikan pelatihan. Dapodik menjadi penting, karena bertujuan sebagai proses pendataan demi kepentingan sertifikasi. “Syarat harus mengajar 24 jam/minggu. Dilihat dari dapodik,” terangnya. Para operator sekolah disebut terlambat memasukan data di dapodik. Dalam dapodik, kata Nurahim, berisi data jumlah siswa, data guru, keadaan sekolah dan profil sekolah. Hingga Desember 2012, dari 156 SD negeri dan swasta, baru masuk data dapodik 19 SD. Begitu pula untuk tingkat SMP. Dari jumlah keseluruhan 42 SMP, hanya lima SMP yang baru masuk. “Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, red) meminta September 2012 data dapodik harus sudah masuk. Namun, sampai Desember baru segitu (data di atas, red),” ungkapnya. Mengetahui data dapodik kurang, disdik melakukan pertemuan dengan para Kepala Sekolah SD SMP yang difasilitasi BK-Diklat Kota Cirebon. Pertemuan itu membahas tata cara memasukan data dapodik yang baik dan benar. Artinya, lanjut Nurahim, selama ini Disdik tidak diam. “Kami berusaha. Disdik tidak terima jika disebut tidak proaktif,” tegasnya, geram. Nurahim mempertanyakan, dalam rangkaian mana disdik tidak serius mengurus sertifikasi guru. Justru, dia menuding banyak sekolah tidak proaktif. Dibuktikan dengan banyaknya data dapodik yang tidak muncul. Kendala keterlambatan pengiriman data sertifikasi guru, karena operator sekolah belum memiliki kejelasan dalam mengoperasikan dapodik. Hal ini, otomatis membuat rangkaian pencairan sertifikasi menjadi terhambat. Pasalnya, pencairan sertifikasi berdasarkan data dapodik. Saat ini, data dapodik SD SMP sudah seluruhnya di isi. Karena itu, banyak SK sertifikasi yang sudah turun. Berdasarkan data, saat ini ada 1234 SK sertifikasi guru TK hingga SMP yang sudah siap dicairkan dari kas daerah. 143 sertifikasi non PNS dan pengawas juga sudah siap dicairkan. 66 guru PNS telah mendapatkan SK siap edit dan sedang edit. Sementara, 94 SK guru PNS belum turun. Sedangkan, 127 guru PNS belum mengirimkan data ke dapodik. Hingga saat ini, dapodik masih diproses dan bersifat online. Karena itu, lanjut Nurahim, jika operator sekolah mau proaktif, sertifikasi bisa lebih cepat diproses. Menurutnya, disdik telah menyiapkan rekap pencairan dana sertifikasi. Setelah itu, akan diajukan ke DPPKD terkait surat perintah membayar (SPM) yang ditujukan kepada bank bjb. Diupayakan, pertengahan Mei ini sudah bisa dicairkan. “Itu jika proses sesuai harapan,” ujarnya. (ysf)

Sumber: