Warga Minta Bupati Kuningan Tegas Terkait Izin Pabrik Garmen yang Mangkrak

Warga Minta Bupati Kuningan Tegas Terkait Izin Pabrik Garmen yang Mangkrak

KUNINGAN- Setiap tahun, belasan ribu tenaga kerja usia produktif dari Kabupaten Kuningan terpaksa harus merantau ke luar daerah. Penyebab mereka hengkang yakni ketersediaan lapangan kerja di daerah kelahirannya relatif sangat kecil. Alhasil mereka terpaksa harus mencari pekerjaan di daerah yang lain. Dari belasan ribu tenaga kerja tersebut, ada yang ikut orang tua atau keluarganya berdagang mie rebus, warung kopi, burjo, bekerja di pabrik, maupun di perusahaan-perusahaan. Hal ini juga dialami oleh warga Manggari, Kecamatan Lebakwangi. Semula, warga Desa Manggri sangat senang ketika ada investor dari luar negeri yang akan menanamkan modalnya di wolayah tersebut. pengusaha itu berencana membuka pabrik garmen yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Termasuk juga desa-desa lainnya yang berdekatan dengan Manggari. “Warga di desa kami mayoritas merantau karena minimnya lapangan pekerjaan. Makanya warga sangat senang ketika lima tahun lalu ada pengusaha yang mau membuka pabrik garmen di desa ini. Warga menerimanya dengan tangan terbuka lantaran berharap terbuka lapangan pekerjaan,” kata Kades Manggari, Asep Ramdhani SPd, kemarin. Saat itu, kata Asep, warga sangat antusias untuk melepas tanahnya karena merasa anak cucunya nanti bisa bekerja di pabrik garmen. Bahkan ketika pertemuan dengan pemilik pabrik, mereka menjanjikan bahwa masyarakat Manggari yang memenuhi syarat diterima bekerja di pabrik tersebut. “Bukannya tanpa alasan kalau warga Manggari rela melepaskan lahannya demi kepentingan pembangunan pabrik garmen. Mereka berpandangan, keberadaan pabrik garmen akan menyerap tenaga kerja. Karena itu, warga juga tak keberatan tanahnya dibeli perusahaan dengan catatan warga Manggari menjadi prioritas diterima bekerja di tempat itu,” terang Asep. Namun keinginan warga itu sampai sekarang belum terpenuhi. Proses pembebasan lahan yang lancar tidak dibarengi dengan keterbukaan Pemkab Kuningan mengeluarkan izin terhadap pembangunan pabrik garmen. “Entah apa penyebabnya, izin pendirian pabrik garmen sampai sekarang belum keluar. Padahal warga sudah menunggu hampir lima tahun. Malah sekarang terbetik kabar kalau lahan milik pengusaha garmen itu katanya akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Jelas warga Manggari tidak mau karena perumahan tidak bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Jika dipaksakan dibangun, warga akan mematok tanah seperti semula,” tegas Kades Asep. Kekesalan warga Manggari semakin memuncak karena izin tak kunjung keluar. Mereka meminta bupati untuk bersikap tegas dengan segera mengeluarkan izin pembangunan pabrik garmen. Sebagai bentuk protes atas lambannya pemerintah daerah, warga yang menamakan diri Forum Pengangguran melakukan aksi unjuk rasa dengan memasang spanduk tuntutan percepatan pembangunan pabrik dan mempertanyakan komitmen pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menuntaskan pengangguran. Tokoh pemuda Desa Manggari Agus Febyan menandaskan, sejak awal hasil riung rembug atau rapat bersama warga desa sudah sepakat bahwa lahan itu dipergunakan untuk pembangunan pabrik garmen. Namun selama lima tahun menunggu, belum ada kepastian kapan pabrik akan dibangun. “Artinya garmen kalau berdiri harus MoU dengan masyarakat, yakni khusus warga Desa Manggari dan umumnya Kecamatan Lebakwangi mengizinkan lahan tersebut dibangun pabrik asalkan bisa menampung warga untuk bekerja tanpa syarat apapun. Warga sepakat lahan dijual ke perusahaan, namun hingga kini izin pembangunan kenapa masih belum ada,” tandasnya. Dia menilai, pemerintah daerah seolah-olah tidak mendengar aspirasi warga desa yang menginginkan berdirinya pabrik garmen. Padahal, jika pabrik itu dibangun dapat menyerap tenaga kerja warga desa yang cukup banyak. “Masyarakat membutuhkan pekerjaan, kenapa kalau untuk perumahan dipersilahkan namun pembangunan pabrik kok susah. Maka kami bersama warga dari tujuh desa akan aksi damai sekitar 700 orang, terkait kejelasan pembangunan pabrik garmen sudah sampai mana, ini sudah lima tahun belum dibangun-bangun, warga sudah berharap banyak bisa bekerja,” pungkasnya. (ags)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: