Eceng Gondok Bikin Gondok

BAGI saya, fenomena viralnya eceng gondok di Plered yang kini ramai dikunjungi warga menjadi penegasan betapa kehidupan bersama kita kian terpojok dan papa. Himpitan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan yang terus membumbung tinggi, karut-marut politik, budaya kekerasan, patologis jalanan, kerusakan lingkungan, semua seakan melemparkan kita pada sebuah ruang pengap dan apak hingga sekali saja ada sedikit udara segar masuk melewati celah-celah ventilasi dan lubang kunci, tiap kita berebut menghirupnya. Seperti ladang tulip Keukenhof di Belanda atau Hitachi Seaside Park, Ibaraki, yang menjadi salah satu pesona Negeri Sakura, perairan yang sebetulnya empang besar itu dipenuhi eceng gondok bermekaran. Patut diketahui, setidaknya di Plered, eceng gondok adalah fenomena tahunan yang kerap memadati perairan. Kolam ikan di beranda rumah yang dulu digagas mendiang ibu pun ada eceng gondoknya. Namun tumbuh liar memadati sebuah perairan seluas lapangan sepak bola sebagaimana di Kaliwedi, misalnya, memang lumayan langka. Cirebon lebih sering panas, ranggas, dan nahas: pohon-pohon kering tinggal ranting, tanah-tanah retak dan pecah, lalu suatu ketika orang-orang akan menanaminya dengan sampah hingga saatnya nanti menjadi lautan sampah. Di ekstrem lain, jutaan sampah yang menyumbati gorong-gorong dan selokan yang sudah kelewat tak memadai, sungai yang mendangkal, resapan air yang terus tergerus, membuat musim penghujan di kota ini selalu membawa banjir. Hari-hari ini agaknya Cirebon tengah berada di antara keduanya. Namun bukan eceng gondok benar yang membuat massa berkerubut. Ada hal kompleks yang melatarbelakanginya, terutama segala yang membuat hidup semakin terhimpit dan pailit. Ilmu psikologi menyebut itu sebagai escapist needs. Kita bisa memulainya dari kebijakan rezim SBY yang pada tahun 2011 membuka keran ekspor bahan baku mentah rotan ke China dan Vietnam. Sebelum tahun 1986 saat pemerintah RI menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah rotan, pasar rotan dunia dikuasai Italia dan Jerman. Namun saat ekspor tersebut diberhentikan, dominasi Italia dan Jerman perlahan diambil alih industri rotan dalam negeri. Kebjikan rezim SBY sendiri kemudian dicatat sejarah sebagai yang menghancurkannya. Sebab tak berselang lama setelah pemberlakuan kembali kebijakan ekspor bahan mentah rotan oleh SBY, hampir semua industri rotan di Indonesia tak lagi mampu berproduksi akibat kelangkaan bahan baku. Pada saat yang sama, China dan Vietnam terus memperkuat nilai ekspor industri rotan dengan menggunakan bahan baku dari Nusantara. Bahkan Singapura yang luas negaranya hanya tiga perempat kabupaten Cirebon itu pun turut berkembang menjadi raksasa produsen rotan dunia dengan bahan baku hasil impor dari China atau selundupan yang hingga hari ini tak terbongkar jejaknya. Sementara di Cirebon, di pusat industri rotan yang tersebar di enam kecamatan yang notabene mewakili 60 persen industri rotan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai USD 121,66 juta, kita mendapati sedikitnya 1.150 perusahaan rotan gulung tikar. 360.000 perajin kehilangan mata pencaharian. Dan ratusan gudang-gudang besar yang jadi suwung tanpa aktifitas sesekali ludes terbakar. Sayangnya pergantian rezim tak memperbaiki apapun. Negara yang memasrahkan dunia usaha pada kebuasan mekanisme pasar membuat para pelaku usaha mikro menjadi bulan-bulanan keadaan. Masih dari Plered dan sekitarnya, industri batik yang menjadi andalan kedua masyarakat kabupaten Cirebon berjalan dengan semakin kapitalistik: koperasi mati, pemodal besar memangsa pemodal kecil, para perajin pun senantiasa tersandera. Secara pribadi saya banyak tak setuju dengan langkah-langkah pemerintah yang biasanya diikuti euforia massa berkenaan dengan kemajuan industri batik Cirebon. Anggapan orang-orang selalu sedangkal bahwa popularitas batik seiring sejalan dengan kesejahteraan para pelakunya hingga juga berarti telah sukses kerja-kerja pemerintah yang turut mendorongnya. Kita pun akhirnya menyaksikan berbagai festival dan peritiwa kesenian baik berskala nasional maupun internasional yang selalu menyeret-nyeret batik dengan berbagai jargon yang kurang lebih terdengar “Batik Cirebon Go Internasional”. Lalu publik tenggelam dalam riuh tepuk tangan dan histeria massal—semacam pseudo capaian. Orang sebaiknya mengerti, popularitas batik Cirebon yang hingga ke mancanegara itu hanya memperkaya satu atau dua orang yang sudah kaya. Sementara nasib ribuan perajin justru sebaliknya. Jika dulu para perajin bisa memasarkan batiknya sendiri atau memasok sejumlah sentra di luar kota, kini mereka dihadapkan pada pilihan hanya memproduksi atau mati. Mereka seperti para petani di hadapan tengkulak yang terpaksa menjual murah hasil taninya daripada tak terjual sama sekali. Dalam kalimat lain, para perajin batik memproduksi batik hanya semata-mata untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya sedangkan yang meraup keuntungan tidak lain adalah para pemodal besar yang sekarang sudah memonopoli industri batik. Sayangnya kepungan persoalan seperti berhembus dari delapan penjuru mata angin. Sebagaimana diketahui, rezim pengganti SBY dalam satu periode jabatannya telah 12 kali menaikkan harga BBM. Kenaikan harga-harga kebutuhan pun tak bisa dihindari. Hal tersebut diperparah dengan anjloknya rupiah atas dolar yang sampai menembus angka Rp15 ribu. Di samping pemerintah yang harus menanggung beban cicilan hutang yang tentu saja dalam satuan dolar, semua barang impor mengalami pelonjakan harga. Ini cukup bermasalah sebab Indonesia tak hanya mengimpor mercy atau BMW yang kebanyakan dimiliki politisi atau atau para direksi, tapi juga mengimpor minyak mentah, gas, besi, baja, plastik, bahan kimia organik, beras, jagung, terigu, daging ayam, mentega, gula, minyak goreng, buah, susu, kacang kedelai, kentang, bawang merah, bawang putih, kelapa, sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, cabe, garam dll. APBN pun jebol. Sebagai imbasnya, masyarakat dikenai kenaikan pajak, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan premi BPJS, dan kenaikan-kenaikan lain kecuali kenaikan kedaulatan. Ratusan ribu jiwa yang dibangkrutkan negara itu akhirnya bertebaran di jalanan. Mereka menjadi tukang sol sepatu keliling, berjualan mainan anak-anak, baju, baso, mie ayam, roti, martabak, tahu petis, es doger, es tape, menjadi pedagang dadakan di pasar-pasar malam, menjadi juru parkir di pertokoan, menjadi driver ojek online, atau apapun yang bisa mencegah anak-istri mati kelaparan. Namun kemudian dengan mengatasnamakan kelancaran lalu lintas, kita melihat penggusuran terjadi di mana-mana. Sementara perlintasan kereta api yang lima menit sekali memotong arus lalu lintas di jalur aspal yang menjadi penyebab pokok kemacetan, sama sekali tak direspon dengan merancang fly over atau elevated train. Negara memang lebih sering menjadi parasit bagi rakyatnya. Dalam setting sosial seperti itulah, hamparan eceng gondok yang bermekaran itu pun akhirnya lebih populer dari semua destinasi wisata Cirebon yang selama ini telah menghabiskan banyak sekali anggaraan. Peran berbagai platform media sosial yang memberi sugesti publik memang turut mempengaruhi. Namun itu hanya teknis. Saya lebih cenderung menganggapnya satu dorongan bawah sadar sebagai reaksi atas represi tiap otoritas yang sudah memanipulasi hidup. Orang ingin sesekali woles-kroes. Dalam diskursus filsafat, dimulai fenomenologi Husserl, Ponty, hingga filsuf-filsuf di Frankfurt School seperti Habermas, ruang kedap manipulasi itu disebut sebagai Lebenswelt. Bahasa Indonesia tak memiliki padanan katanya. Bahasa Inggis sendiri hanya membuat terjemahan lifeworld dengan tingkat presisi yang buruk sekali. Tapi lebenswelt bisa semacam “jagat asali”. Sebuah area yang cair dan liat, bebas dari teori, distorsi, konsep, sistem, mekanisme, dan nilai-nilai—lebenswelt menunjuk pada keadaan muasal sebelum manusia merefleksikan, menteorisasi, atau meringkusnya dalam nilai-nilai yang dibakukan. Mazhab Frankfurt percaya, alam modern yang serba mekanistik membutuhkan lebenswelt sebagai pengambilan jarak dari praktek-praktek dominasi dan manipulasi yang dilakukan kekuatan intelektual, politik dan ekonomi. Dalam magnum opusnya The Theory of Communicative Action, Habermas menyerukan agar pertukaran nilai antara lebenswelt dan sistem tersebut harus terus diproduksi melalui ruang publik yang sehat dan dilakukan melalui tindakan-tindakan komunikatif. Saya tidak pernah mendengar ini menjadi bahan percakapan para elit. Di luar neraca perdagangan dan pengaspalan jalan, wacana terjauh pemerintah baru menyentuh isu-isu seperti RTH, Taman Kota, dan hal-hal lain yang diandaikan dapat menstabilkan kebahagiaan warganya. Namun jangankan yang nir retribusi, sesuatu yang diproyeksikan sebagai basis sektor wisata pun banyak berakhir amburadul. Sehingga untuk yang kedua, saya menganggap viralnya eceng gondok di Plered dan Kaliwedi sebagai fenomena yang telah berhasil menghina para pemangku kebijakan. Sekali ini saya membaca Cirebon tidak dalam bingkai administratif kota/kabupaten, namun sebagai satu entitas kebudayaan. Toh problemnya rata-rata hampir rata: banyak sekali titik-titik di Cirebon yang tidak disentuh dan gagal dikelola sebagai penguat sektor wisata padahal memiliki potensi wisata. Para politisi tentu tak harus gondok karena eceng gondok. Sebab dalam politik, mengutip Napoleon Bonaparte yang dalam Plebiscite kekaisarannya dipilih oleh 3.521.675 dari 3.524.254 atau sekitar 99,8% suara, stupidity is not a handicap! (*) *Penulis adalah, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik (PK2P) Cirebon

Sumber: