PAN Masih Buka Opsi untuk Koalisi

JAKARTA-Keputusan bergabung dengan koalisi pemerintah tidak mesti berkaitan dengan pembagian jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak akan meminta jatah. Nilai tawar inilah yang lebih mahal, jika hanya mengurusi posisi.

“Ya jelas tidak harus (jatah kabinet). Kan ada posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak selalu di kementerian saya kira begitu. Toh saat ini kabinet itu baru mulai bekerja,” kata Bima Arya dalam diskusi \"Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin\" yang digelar lembaga survei Indo Barometer Jakarta, kemarin (16/2).

Nah, dengan berkoalisinya PAN di barisan pemerintah, belum tentu juga mengubah sikap Presiden Joko Widodo. ”Ya belum tentu juga Presiden Jokowi akan mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang kami tuntut,” tegasnya.

Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, sambung Walikota Bogor itu, tidak harus pula masuk ke gerbong koalisi pemerintahan sebab banyak kader yang menjabat di eksekutif. ”Lho kami kan punya kader di eksekutif di daerah, ketua DPRD ada, DPRD Sultra itu kader PAN, walikota banyak, bupati banyak juga. Bisa juga akselerasi di situ. Tidak harus di dalam kabinet. Artinya sinergi di mana pun bisa,” jelasnya.

Dalam posisi ini, sambung Bima, PAN masih membuka semua opsi, baik menjadi oposisi maupun bergabung dengan koalisi pemerintahan yang akan diputuskan di rapat kerja nasional. ”Tunggu saja nanti. Kami tidak menunggu tawaran. Saat ini, kami membuka semua opsi itu, tidak mematok PAN harus di luar, di dalam pun sama saja,” jelasnya.

Yang jelas, sambung Bima, besar kecilnya dan jatuh-bangunnya partai sebenarnya ditentukan bagaimana melakukan konsolidasi, bukan dengan konteks hubungan dengan pemerintah. “Semangat yang digelorakan PAN adalah bagaimana bisa melakukan akselerasi dengan program-program yang berpihak kepada rakyat. Saya harus akui semangatnya sekarang bagaimana PAN ini bisa melakukan akselerasi dengn program-program yang berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu jadi bagian pemerintah, tentu kami akan lakukan itu,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa partainya tidak akan masuk pada koalisi pemerintahan dan tidak juga sebagai oposisi. ”Kami tidak masuk koalisi dan tidak oposisi. Saya kan tidak dukung Pak Jokowi, ya nggak mungkin kita bisa masuk ke sana biarkan saja kita seperti ini,” katanya pula.

Mantan Ketua MPR RI ini menyampaikan bahwa partainya lebih menjadi mitra yang kritis yang bisa memberikan masukan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini. ”Jadi kalau masuk tidak, tapi kalau oposisi juga tidak, Kita akan menjadi mitra yang kritis bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini,” terangnya.

Zulkifli juga mengungkapkan, jika partainya masuk ke oposisi, maka akan merupakan kerugian bagi PAN sendiri. ”Kalau oposisi itu sudah diambil tagline-nya oleh Partai Keadilan Sejahtera. Kalau kita ikut masuk ke situ akan sangat merugikan kita saya yakin itu,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa PAN tidak mungkin maju sendiri di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Apalagi, katanya, pemilihan presiden (Pilpres). Karena itu, lanjut Zulhas, suka atau tidak suka pihaknya perlu teman banyak, sehingga berada di posisi ketiga pada Pemilu 2024. (khf/fin/ful)

Sumber: