Wacana Resuffel Kabinet, Warning Bagi Para Menteri

JAKARTA - Kabar reshuffle atau perombakan kabinet Jokowi-Ma\'ruf Amin yang berembus dinilai sangat positif. Kabar tersebut menjadi peringatan bagi menteri yang berkinerja di bawah standar.

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi positif isu reshuffle yang belakangan ini memanas. Dia pun meminta kabar tersebut dijadikan sebagai warning agar para menteri meningkatkan kinerjanya.

\"Ini warning untuk semuanya, dalam artian sebagai orang yang telah terpilih untuk bisa membantu presiden dalam membangun bangsa dan negara. Mereka harus bisa menunjukkan bahwa waktu 100 hari itu sudah selesai,\" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Dia berpesan agar para menteri meningkatkan kerjanya agar memenuhi trget yang telah ditetapkan. Selain itu, para menteri juga harus bisa mengimbangi kerja Presiden Jokowi.

\"Belajar itu enggak boleh terlalu lama, belajar itu harus cepat, dan kalau yang saya pahami presiden itu mau kerjanya cepat. Jadi mungkin harus lebih ngegas,\" ucapnya.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan ini ogah mencampuri urusan reshuffle. Sebab reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Presiden yang menilai apakah pembantunya sudah sesuai visi dan keinginan presiden atau tidak.

\"Kalau pun bahwa dirasa ada hal-hal yang kurang ya kembali lagi itu prerogatif presiden. Saya pahami bahwa presiden akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara,\" katanya.

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa tak rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle. Dia juga mengatakan Presiden tidak pernah bicara terkait perombakan Kabinet Indonesia Maju.

\"Reshuffle saya tidak dengar dan tidak ingin dengar, untuk apa? Sejauh yang saya tahu, Presiden tidak pernah bicara reshuffle, tidak pernah memberikan isyarat-isyarat reshuffle,\" katanya di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurutnya, dalam sidang kabinet Presiden Jokowi biasa-biasa saja dan tak ada pernyataan terkait reshuffle kabinet.

\"Kita kan rata-rata setiap seminggu sidang kabinet itu dua atau tiga kali. Tidak ada isyarat itu, baik dari sikap maupun pernyataan. Jadi itu hak prerogatif Presiden,\" ujar Mahfud.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi tidak berencana melakukan reshuffle jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

\"Tidak ada rencana reshuffle. Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya,\" kata Fadjroel saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (21/2).

Fadjroel mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju diminta Presiden untuk fokus melaksanakan rencana kerja pemerintah. Jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju dilantik pada 23 Oktober 2019.(gw/fin)

Sumber: