Azis Tak Puas dengan Respons PDP soal BRT, Dua Pekan Tak Ada Kabar

CIREBON – Walikota Cirebon, Nashrudin Azis mengisyarakatkan ketidakpuasan atas progres persiapan operasional Bus Rapid Transit (BRT). Mengingat, surat penunjukkan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) sebagai pengelola sudah ditandatangani sejak dua pekan yang lalu.

“Saya akan panggil mereka untuk segera rapat,” kata Azis, usai melantik penjabat sekretaris daerah di Ruang Adipura Balaikota Cirebon, Kamis (27/2).

Pemanggilan rencananya dilakukan kepada direksi PDP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak terkait. Tujuannya tidak lain menanyakan progres yang dilakukan oleh PDP pasca surat penugasan yang sudah ditandatangani dan diserahkan.

“Itu surat sudah saya tandatangani lama, ini kenapa malah belum ada kabar-kabarnya,” kata walikota.

Ekspektasi walikota, setelah surat itu dikirim, direksi langsung melakukan tindak lanjut. Kenyataannya, direksi dalam pernyataannya kepada Radar Cirebon masih mempersiapkan beberapa kajian. Bahkan hingga saat ini masih “taaruf” dengan dua perusahana yang disebut-sebut sebagai mitra operator.

Menurut Azis, terlalu lama PDPmenindaklanjuti surat yang dilayangkan. Dia ingin BRT segera direalisasikan. Apalagi armada bus itu sudah lama terparkir di kantor dishub.

“Rakyat harus segera diangkut BRT dan merasakan kebermanfaatan BRT di Kota Cirebon,” tandas Azis.

“Dulu  alasan belum bisa dioperasikan karena belum ada BUMD yang menangani, sekarang sudah ditunjuk tapi belum ada kabarnya,” sambung dia.

Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Sumantho menjelaskan alasan ditunjuknya PDP sebagai BUMD yang mengelola BRT karena dalam core bisnis PD pembangunan disebutkan bentuk usaha lainnya.

Pengelolaan BRT bisa masuk core bisnis, walaupun BUMD ini selama ini lebih banyak bergerak dalam bidang pertanahan.

Saat diwawancarai Radar Cirebon, Rabu (26/2) Direktur PDP, R Panji Amiarsa mengungkapkan, saat ini tahapan yang dilakukan adalah pematangan dan telaah terhadap kebijakan. Tidak kalah penting adalah menentukan pihak ketiga yang akan menjadi operator.

“Tinggal diputuskan mitranya. Masih proses taaruf. Jangan tergesa-gesa,” kata Panji.

Panji kembali menegaskan, tahap pematangan penting agar dalam melaksanakan pengelolaan BRT nantinya berjalan baik. Juga sesuai harapan pemerintah daerah dalam peningkatan layanan bidang transportasi.

“Kami akan sinergis dengan dishub, organda. Kalau ada mitra lain memungkinkan bisa kerja sama. Ini untuk meningkatkan layanan,” katanya.

Sumber: