Besaran Bantuan Keuangan Provinsi Jomplang

CIREBON – Pemprov Jabar disebut kurang adil dalam membagi dan mendistribusikan bantuan keuangan untuk daerah-daerah di Jawa Barat. Pasalnya, margin antara penerima bantuan terbanyak dengan Kabupaten Cirebon hampir selisih lebih dari Rp500 miliar.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H Mulus Trisla Ageng saat diberikan kesempatan untuk berbicara dalam hearing serta dialog yang diprakarsai DPRD Jabar, kemarin.

H Mulus mempertanyakan keseriusan Pemprov Jabar untuk membangun Jabar yang notabene merupakan pintu masuk dan etalase karena berbatasan langsung dengan provinsi lain. Namun mendapatkan bantuan keuangan yang hanya kurang dari Rp200 miliar.

“Ini kalau dilihat dari luas wilayah kita yang 40 kecamatan dan dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa, maka bantuan keuangan yang diterima Kabupaten Cirebon harusnya lebih besar. Ini jumlahnya kurang dari 200 miliar. Saya kira ini tidak cukup, sangat kurang,” ujarnya.

Padahal menurutnya, porsi anggaran dari bantuan provinsi tersebut akan sangat membantu dalam mendongkrak potensi yang ada di Kabupaten Cirebon dan apa yang dicita-citakan untuk menjadikan kawasan wilayah perbatasan sebagai wajah daerah bisa terealisasi.

“Ini saya minta kepada teman-teman dari provinsi untuk ditinjau lagi. Menurut saya harusnya lebih besar. Kalau selisih ya jangan terlalu jomplang. Kita semua butuh pembangunan,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya, Hj Eryati dalam kesempatan yang sama meminta agar pemprov serius melakukan penataan dan revitalisasi sungai-sungai yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon agar banjir tidak mengancam warga Cirebon di kemudian hari.

“Kami belum lama ini kunjungan ke kementerian di Jakarta. Saat kami mendesak penanganan sungai dan tanggul kritis di Cirebon agar dilakukan secepatnya, namun belum bisa dilakukan karena pihak kementerian saat ini masih menunggu siteplane sungai di Jawa Barat yang katanya baru bisa selesai sekitar 16 bulan lagi. Kenapa tidak bisa dilakukan lebih cepat, ini menjadi ranah provinsi untuk melakukan tindakan nyata,” jelasnya.

Sementara itu, menanggapi kecilnya porsi anggaran untuk Kabupaten Cirebon, Anggota Komisi IV, Dady Rohanay menuturkan, nilai bantuan keuangan yang diterima Kabupaten Cirebon kalah jauh dibanding wilayah Tasikmalaya yang mendapatkan lebih dari Rp700 miliar, Pangandaran Rp600 miliar dan Garut Rp500 miliar lebih.

“Salah satu indikator atau kriteria besaran bantuan keuangan itukan IPM. Semakin IPM-nya rendah, berarti bantuan provinsinya juga besar. Tapi saya juga melihat harusnya untuk Cirebon bisa lebih besar lagi. IPM kita juga kan gak bagus-bagus amat. Kita ada di urutan ke-19 dari 26 kota dan kabupaten se Jawa Barat,” bebernya.

Namun demikian, menurut Dady, apa yang terjadi saat ini jangan dijadikan sebagai alasan ataupun hasrat politik segelintir orang untuk mengampanyekan Provinsi Cirebon sebagai upaya pemisahan dari Jawa Barat. (dri)

Sumber: