Empat Nama Kandidat Kepala IKN

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada empat nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) yakni Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok), Tumiyono, dan Abdullah Azwar Anas.

”Yang namanya kandidat ya memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjo (Brodjonegoro, red). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait Otoritas IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3).

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Otoritas Ibu Kota Negara ini akan segera ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres)-nya yang nanti di sana akan ada chief executive officer (CEO)-nya. ”CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan. Dan akan segera diputuskan, Insya Allah dalam minggu ini,” ujar Presiden.

Sebagai informasi secara urutan kandidat yang disebut Presiden adalah sebagai berikut Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, CEO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nantinya akan ada skema bilateral fund dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. “Memang nanti kita akan set up (membentuk) dana spesifik untuk pembiayaan ibu kota baru ini,\" terangnya.

Seto menuturkan, sudah ada beberapa pihak yang menyatakan minat untuk masuk dalam skema pembiayaan tersebut. ”Ada dua atau tiga negara yang spesifik menyatakan memang tertarik. Tapi tak usah disebut namanya,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan bilateral fund itu nantinya tidak spesifik diperuntukkan bagi suatu negara. Pasalnya, pemerintah membuka opsi bagi institusi keuangan atau pembiayaan internasional.

Pendanaan lewat bilateral fund pun, lanjut Seto, akan punya wadah tersendiri di luar Sovereign Wealth Fund (SWF) yang akan dibentuk pemerintah. ”Ya, mungkin nanti set up-nya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah Indonesia membuat pooling fund yang telah diminati banyak lembaga investor internasional. Pooling fund berupa Sovereign Wealth Fund sudah diminati tiga institusi internasional, bilateral fund sudah diminati satu negara, sekuritas sudah diminati lima perusahaan, dan satu perusahaan asuransi juga telah menyatakan minat di bidang asuransi.

Namun, hingga saat ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan belum secara tegas menyebutkan nama perusahaan-perusahaan, negara, atau investor yang dimaksud.

Yang pasti, lanjut Luhut, nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta. ”Sementara pusat pemerintahan nantinya akan dibiayai oleh APBN,” pungkasnya. (fin/ful)

Sumber: