Dishub Pastikan Kesiapan Sarana Pendukung Operasional BRT di Kota Cirebon, Tunggu Kode Walikota

CIREBON – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cirebon memastikan kesiapan sarana prasarana pendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon. Sedikitnya 8 halte dan 16 rambu lalu lintas bakal dipasang begitu mendapatkan kepastian armada transportasi masal itu mengaspal.

Kepala Bidang Multi Moda Transportasi Dishub, Hendri  Yohanes  Napitupulu mengatakan, penentuan titik halte sudah dilakukan. Termasuk mempertimbangkan masukan dari Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Dishub tinggal menunggu aba-aba walikota,” kata Hendri, kepada Radar Cirebon, Selasa (3/3).

Namun Hendri belum bisa membocorkan titik halte secara gamblang, dengan alasan masih dalam tahap perencanaan dan perlu melakukan penyesuaian dari masukan-masukan yang telah diterimanya. “Paling bergesernya tidak terlalu jauh,” tuturnya.

Sebagai gambaran, dua dari delapan titik halte tersebut berada di sekitar Jl Pangeran Diponogoro dan sekitar Kawasan Stadion Bima. Namun kembali ditegaskan, bahwa lokasi tersebut belum final. Dan baru akan ditentukan tidak lama setelah ada kepastian bahwa BRT akan beroperasi.

“Barangnya sudah ada dan siap, tinggal kita pasang. Kalau pimpinan (walikota, red) memutuskan kapan BRT beroperasi, ya saya laksanakan. Karena semua sudah ready,” tandasnya.

Penentuan titik halte, imbuh Hendry, berdasarkan beberapa pertimbangan. Diantaranya, banyaknya jumlah penumpang yang akan naik BRT. Di mana di sekitar halte, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat menunggu angkutan. Dan di masing-masing halte akan di pasang rambu.

Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Cirebon, Karsono mengungkapkan, kehadiran BRT harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat cenderung pasif dan kehadiran BRT yang telah diperjuangkan pemerintah, tidak begitu memberikan pengaruh terhadap perbaikan moda transportasi umum di Kota Cirebon.

Karsono juga menyebut, Kota Cirebon perlu mencontoh Jogjakarta dalam penerapan BRT. Salah satu pertimbangannya, dalam menentukan tarif pemerintah kota perlu hadir.

“Misalnya disubsidi. Kita menyesuaikan dangan kemampuan masyarakat Cirebon. Jangan sampai tarifnya mahal,” katanya.

Seperti diketahui, pembahasan menjelang operasional BRT masih akan dilakukan. Termasuk rapat yang diagendakan hari ini, Rabu (4/3) antara Organda dan PDP. Namun yang pasti walikota telah memasang target bahwa moda transportasi masal ini ditargetkan sudah beroperasi akhir Maret. (ade)

Sumber: