Pemkab Majalengka Terus Awasi Kinerja ASN

MAJALENGKA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Majalengka menggelar pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) penerima tunjangan kinerja (Tukin) tahun 2020, di Islamic Center Majalengka, Rabu (4/3). Kegiatan tersebut dihadiri Bupati  Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd, wakil bupati Tarsono D Mardiana, sekda Drs H Eman Suherman MM, dan Ketua Kwarcab Pramuka Majalengka DR Iman Pramudya MM.

Kepala Dinas Pendidikan H Ahmad Suswanto SPd MPd menjelaskan, penerima tunjangan kinerja berjumlah 6.233 PNS dan 4.355 non PNS. Anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp30 miliar. Sementara ada juga yang mendapatkan insentif dari Pemkab Majalengka sebanyak 3.313 guru dan nilainya Rp100 ribu per bulan. 

\"Ada juga 630 guru yang tidak mendapatkgan sertifikasi, guru yang baru diangkat belum profesional tentu tidak mendapat sertifikasi. Berdasarkan masa kerja 2 tahun tentu kita juga akan perjuangkan,\" terangnya.

Penerima tunjangan kinerja di Dinas Pendidikan menurutnya mulai dari pejabat Disdik sampai fungsional sekolah yang dibayar melalui rekening masing-masing setiap Desember. Ahmad juga berharap ada kenaikan insentif guru, dan dapat disesuaikan dengan UMK pada tahun 2021 mendatang.

\"Saya dulu pernah perjuangkan yang tadinya di angka Rp100 ribu semoga bisa di angka Rp500 ribu, \" ungkap kadisdik.

Sementara Bupati Majalengka, Karna Sobahi menjelaskan selain mendapat pembinaan, para ASN khususnya guru juga dipenuhi hak-haknya khususnya tunjangan kinerja yang dianalisa berdasarkan kinerja. Mulai tahun 2020 ASN yang tidak mencapai kinerja secara maksimal bisa jadi tidak akan diberikan haknya. 

\"Tunjangan kinerja ini berbeda dengan gaji yang tidak berdasarkan kinerja,\" ungkap bupati.

Pemkab sendiri secara total menganggarkan Rp114 miliar untuk tunjangan kinerja. Namun bupati menegaskan terus mengawasi apakah tunjangan kinerja berpengaruh terhadap loyalitas dan profesionalitas para ASN dan akan terus melakukan evaluasi.

\"Paling tidak tunjangan kinerja sudah dibuktikan berpengaruh terhadap LPPD dan SAKIP,\" pungkasnya. (iim)

Sumber: