Trans Jabar Masih Wacana, Dishub Tegaskan Tahap Operasional BRT Terus Berjalan

CIREBON - Transportasi masal berbasis bus diyakini tidak akan mengubah rencana dan peruntukan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon. Pasalnya, Trans Jawa Barat (Jabar) yang digagas pemerintah provinsi, belum untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati menjelaskan, hasil pertemuannya dengan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, belum ada finalisasi tentang Trans Jabar. Sebab, program itu masih dalam tahap wacana di internal pemerintah provinsi. “Masih dalam pembahasan internal PROVINSI,” kata Eti, kepada Radar Cirebon, Minggu (8/3).

Namun demikian, wawali mengapresiasi kalau memang Trans Jabar terwujud. Sebab, sistem transportasi masal berbasis bus ini, nantinya tidak hanya mencakup dalam Kota Cirebon. Tapi bisa antar kota dan kabupaten di Ciayumajakuning.

Apalagi pengelolaannya nantinya melalui UPT Dishub Jawa barat, sehingga lebih mudah dan bisa dapat dukungan anggaran dari Jabar.

Pihaknya juga tidak mempersoalkan kalaupun nantinya BRT akan beralih fungsi menjadi Trans Jabar. Apalagi dari sisi pendanaan APBD Kota Cirebon tidak cukup untuk mendukung program BRT. “Jadi kalau Dishub Jabar berencana membuat Trans Jabar, pemkot mendukung penuh.

Sekretaris dinas perhubungan kota Cirebon, Ujianto Utomo menjelaskan, saat ini proses persiapan pengoperasian BRT terus dilakukan. Termasuk koordinasi Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) selaku perusahaan yang ditunjuk mengoperasikan BRT. Juga terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Angkutan Daerah (Organda). “Kita terus lakukan komunikasi, termasuk langkah-langkah rencana pengoperasian BRT,” ujarnya.

Ujianto juga menyinggung tentang perusahaan operator yang bakal digandeng sebenarnya lebih sebagai operator, yakni perusahaan yang menyediakan aplikasi sistem BRT. Aplikasi itu nantinya untuk pemesanan BRT melalui aplikasi. Termasuk dari aplikasi calon penumpang bisa memonitor jarak BRT dengan lokasi calon penumpang. Begitu juga sistem pembayaran ke depan dalam bentuk cash less. Semuanya melalui sistem aplikasi.

“BRT Jogjakarta dan Semarang sudah menerapkan cash less, Kota Cirebon ke depan juga akan menerapkan itu,” ujar Ujianto.

Hanya saja untuk saat ini sistem cash less belum bisa diterapkan di Kota Cirebon. Namun seiring pengoperasian BRT lambat laun sistem itu akan diterapkan. Misalnya menggunakan Gopay atau OVO yang menggunakan aplikasi.

PDP telah mengundang rapat Organda Cirebon dalam menindaklanjuti rencana pengoperasian BRT. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan persiapan berdasarkan urusan dan kewenangan tugasnya.

Sayangnya, pertemuan kedua unsur dalam persiapan operasional BRT terkesan tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Cenderung mengulang apa yang sudah disepakati sejak lama. Terutama terkait positioning PDP, Organda dan operator.

Kendati demikian, Direktur utama PDP Dr Pandji Amiarsa SH MH mengaku, sejak adanya SK penugasan dari Walikota Cirebon, PDP sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Terutama yang bisa diajak kerja bareng untuk mempersiapkan upaya pengoperasian BRT ini, termasuk dengan Organda.

Pandji menyebutkan, PDP melakukan rapat terakhir dengan Organda Kamis (5/3), dan Organda menyatakan kesiapan dan dukungannya untuk kerja bereng PDP guna mengelola ini.

Sedangkan, ranah organda adalah menyiapkan SDM petugas layanan bus, di beberapa sisi yang tentunya harus memiliki kompeten. Misalnya harus direkrut dan dilatih agar ketika beroperasi nanti SDM yang dicarikan Organda tersebut bisa menjalankan dengan baik. (abd)

Sumber: