Presiden Jokowi Mulai Batasi Diri

SETELAH Menhub Budi Karya Sumadi positif tertular virus corona, Istana ekstra hati-hati. Presiden Jokowi mulai membatasi tatap muka. Termasuk dengan para menteri. Senin (16/3), Jokowi tak mengundang para pembantunya itu bertemu langsung. Kepala Negara memimpin rapat terbatas melalui teleconference.

Rapat membahas percepatan ekonomi menghadapi tekanan virus corona. Rapat itu diikuti antara lain, Menkes Terawan Agus Putranto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat itu Jokoowi meminta para menteri berani menahan anggaran pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. “Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dulu,” kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/3).

Menurut Jokowi, saat ini situasinya sangat berbeda. Para menteri harus berani menahan anggaran dari program-program yang ada. Sehingga anggaran bisa alihkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha kecil. Jokowi juga sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalihkan dana ke arah peningkatan tingkat konsumsi masyarakat.

“Kalau perlu dibekukan lebih dulu dana Rp40-an triliun. Agar segera bisa dialihkan untuk program-program yang berkaitan dengan konsumsi dan daya beli masyarakat. Baik petani, nelayan, buruh, usaha kecil, usaha mikro. Saya kira arahnya ke situ,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri dalam bentuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Ini untuk mencegah naiknya penularan Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah menggratiskan biaya pemeriksaan Covid-19. Alasannya, pemeriksaan harus dilakukan secara masal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “MPR menyampaikan pendapatnya agar pemerintah dapat menggratiskan pemeriksaan virus corona,” kata Bamsoet di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3).

Dia menilai perlunya dilakukan pemetaan yang akurat terhadap penyebaran Covid-19. Sehingga dapat dibuat kebijakan strategis yang cepat dan tepat untuk pencegahan dan penanganan virus tersebut. Sebab, dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh kepada perekonomian dan kesejahteraan rakyat. “Kurangi bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain. MPR setuju dengan hal itu. Termasuk kebijakan proses belajar-mengajar dilakukan secara online dan pekerjaan yang dilakukan dari rumah,” katanya. (rh/fin)

Sumber: